Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Indonesia wajib reformasi PBB

Indonesia wajib reformasi PBB
Surabaya – KoPi | Makarim Wibisono, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina mengatakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Ukraina, Afghanistan, dan sebagainya menjadi tanda bahwa PBB perlu berubah. Mekanisme PBB yang lahir pasca Perang Dunia II dinilai tidak lagi relevan dalam politik global yang baru.
 

Makarim hal itu terlihat dari ukuran anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Pada saat pertama berdiri, PBB memiliki sekitar 50 anggota dan ada 5 negara yang ditunjuk menjadi Dewan Keamanan. Artinya DK PBB persentasenya 10 % dari negara-negara yang ada di dunia. Ketika gelombang revolusi negara ketiga muncul, banyak negara baru yang menjadi anggota PBB. Saat ini anggota PBB mencapai 193 negara, sementara jumlah DK PBB hanya bertambah menjadi 15 negara. 

“Artinya ini sangat tidak representatif. Ini tidak cocok dengan perubahan geopolitik yang ada sekarang ini,” ungkap Makarim. Makarim menilai unsur representasi dan partisipasi universal negara-negara anggota PBB merupakan kekuatan untuk menegakkan keamanan internasional.

Berbagai krisis saat ini muncul karena sering ada ketidaksepakatan antara anggota PBB, terutama Anggota Tetap DK PBB. 

Makarim mengungkapkan, dalam tubuh PBB saat ini ada kesadaran untuk melakukan reformasi. Misalnya gagasan mengenai perluasan anggota DK PBB oleh mantan Sekjen PBB Koffi Annan pada 2005 lalu. 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia seharusnya mengambil peran dalam upaya reformasi PBB tersebut. makarim mengatakan, hal itu merupakan kewajiban Indonesia, karena sesuai dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945.

back to top