Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Harga terus naik, Jokowi tak bisa dijatuhkan

Harga terus naik, Jokowi tak bisa dijatuhkan
Surabaya – KoPi | Kenaikan harga BBM, gas, dan TDL yang bertubi-tubi membuat masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintahan Jokowi. Namun di saat yang sama, anggota dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat sama sekali tidak terlihat mempermasalahkan hal tersebut.
 

Pengamat politik Universitas Airlangga Fahrul Muzaqqi mengatakan hal itu memang seharusnya bisa menjadi manuver politik untuk menekan Jokowi. Namun hal itu tidak akan sampai membuat DPR memakzulkan presiden.

“Kita ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya parlemen tidak bisa begiu saja menjatuhkan presiden di tengah jalan karena sebuah kebijakan yang tidak populer,” jelas Fahrul.

Meski demikian, keresahan di tingkat akar rumput akan jauh lebih kuat dibandingkan di pusat pemerintahan. Potensi gelombang protes dan ketidakpuasan tetap akan timbul. Namun, Fahrul juga menilai gelombang protes itu tidak akan mampu menjatuhkan pemerintahan Jokowi seperti pada tahun 1998.

“Sampai saat ini kondisi sosial ekonomi masih belum separah tahun 1998. Walaupun saat ini harga-harga naik dan Rupiah melemah, namun perbandingannya tidak terlalu jauh,” ucap Fahrul.

Fahrul berpendapat, gelombang protes ini akan terus mewarnai awal-awal pemerintahan Jokowi-JK. Hingga saat ini masyarakat memang harus beradaptasi dengan gaya kepemimpinan yang baru. Masa transisi seperti ini akan menimbulkan berbagai keresahan karena ketidakpastian di bidang politik.

back to top