Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Gubernur Jawa Timur tolak perda tes keperawanan

Gubernur Jawa Timur tolak perda tes keperawanan
Surabaya – KoPi | Beredarnya kabar mengenai usulan Perda mengenai tes keperawanan dan keperjakaan sebagai syarat kelulusan langsung direspon Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Menurutnya, masalah keperawanan adalah hak privat seseorang dan tidak boleh dikontrol oleh pemerintah.
 

“Itu ranah privat yang tidak boleh diatur dalam perundangan. Segi norma dan nilai seseorang kan tidak bisa diatur-atur seperti itu,” tutur Soekarwo di Surabaya (12/2).

Ia mengatakan akan mendukung penegakan moral di daerahnya, namun ia sependapat jika hal itu harus dijadikan regulasi. “Masalah keperawanan kan urusannya dengan agama. Kalau semua diregulasi, ustadz masuknya di mana?” tanya Soekarwo.

Soekarwo juga menegaskan, jika usulan tersebut masuk ke pemerintah provinsi, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Itu akan dalam kontrol Pemda Provinsi. Sementara pandangan kami tidak masuk di dalam situ. Nanti kami akan pelajari dulu,” tegasnya.

Usulan mengenai tes keperawanan sebagai syarat kelulusan SMP dimunculkan di Perda Akhlakul Karimah oleh DPRD Kabupaten Jember. Keinginan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan semakin mudanya tingginya angka seks bebas di kalangan pemuda. Usia pelaku seks bebas juga semakin muda, sehingga dikhawatirkan penyakit seks menular akan menyebar di kalangan pelajar.

back to top