Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

GKR Hemas: Ada 365 Perda diskriminatif perempuan

Jogjakarta-KoPi| Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI GKR Hemas mengatakan ada sekitar 365 produk kebijakan pemerintah yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu kebijakan diskriminatif terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut GKR Hemas kini Kaukus Perempuan Parlemen tengah menjalin komunikasi dengan Pemda terkait.

"Kita melihat agenda besar ini sarat kepentingan politiknya," jelas GKR Hemas seusai pelantikan KPP DIY di Gedung DPRD DIY pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pihak KPP pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri membahas Perda diskriminatif di Purwakarta.

Sementara Sekjen KPP RI Irma Suryani juga mengkritisi adanya Perda diskriminatif di daerah Jawa Tengah.

Perda tersebut melarang perempuan keluar malam lebih dari pukul 21.00 WIB. Pelanggaran Perda tersebut sampai tiga kali, maka perempuan tersebut akan dinikahkan.

"Perda ini anak keluar lebih dari jam 9 selama tiga kali ini dikawinkan langsung. Ini tidak bisa seperti itu, kita ada bonus demografi, adanya pernikahan dini bertentangan dengan program pemerintah mengantisipasi bonus demografi," jelas Irma.

Selain itu Irma mengkhawatirkan pernikahan dini kebanyakan merugikan pihak perempuan.

"Sementara perempuan yang jadi korban, alat reproduksinya belum siap, dari segi ekonomi juga belum siap," imbuh Irma.

Mengenai Perda ini, Irma menegaskan pemerintah bertindak tegas mencabut Perda tersebut. "Negara harus hadir dan mencabut itu, di setiap kabupaten dan propinsi mengacu UU besarnya."|Winda Efanur FS|

back to top