Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Front Gerakan Aktivis Indonesia Minta Komisi III Warning POLRI; Polisi Bukan Politisi.

Front Gerakan Aktivis Indonesia Minta Komisi III Warning POLRI; Polisi Bukan Politisi.

Dilema polri dalam konstelasi politik kekinian adalah menjaga netralitas organisasi dan anggotanya selaku alat negara penegak hukum, pemelihara kamtibmas, dan pelayan masyarakat. Netralitas polri akan ternodai manakala munculnya elite kepolisian aktif terseret dalam kancah politik praktis dengan membangun relasi untuk mencapai kepentingan elit politik tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) meskipun telah diatur secara jelas bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, dalam praktik adanya terhadap dugaan keterlibatan elite polisi yang melanggar pasal ini belum pernah dilakukan pengusutan secara tuntas dan diberikan sanksi yang sesuai.

Titik rawan netralitas polisi itu terletak pada fungsi kepolisian yang dinyatakan pada Pasal 2 UU No 2/2002 sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan fungsi kepolisian ini bisa membawa ke arah penggiringan organ kepolisian menjadi agent of political stabilisation pemerintah karena posisinya di lingkungan eksekutif sehingga netralitas dalam tugasnya terganggu.

Di negara-negara demokrasi, fungsi kepolisian adalah penegak hukum dan netralitas dalam menjalankan tugas menjadi tumpuan utama. Selain itu, ditetapkannya posisi Polri di bawah Presiden pada Pasal 8 (1) dalam UU No 2/2002 tanpa pengikat (sanksi) yang jelas, jika organ polisi digunakan sebagai alat kepentingan politik presiden juga dapat mengganggu netralitasnya dalam menjalankan tugas.

Demikian pula ketentuan Pasal 11 (1) yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri lewat persetujuan DPR, bisa menjadi peluang politisasi polisi dan merangsang elite polisi jauh-jauh hari sudah mulai mendekati elit politik tertentu untuk memuluskan kariernya.

Efek sampingnya adalah timbulnya politik balas budi. Kekuasaan besar yang diamanahkan kepada Polri sebagaimana diatur pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tanpa disertai pengawasan yang kuat dan pemberian sanksi yang tegas atas pelanggarannya berpengaruh pula terhadap netralitas kepolisian.

Kami katakan dengan tegas ini menjadi perhatian serius, kritikan dan masukan bagi lembaga pembuat UU seperti DPR, dalam hal mitra Kepolisian terkhusus Komisi III DPR-RI. Sebab POLRI akhir-akhir ini kami nilai tidak mencerminkan alat negara tetapi lebih menonjol sebagai alat kekuasaan.

Sebagai contoh Kekinian, Terkait kasus yang menimpa pimpinan Yayasan Keadilan Untuk Semua, saudara Adnin Armas yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian atas kasus dana infaq umat Islam kepada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dihimpun menggunakan rekening yayasan yang dipimpinnya.

Kami menilai, Polri sudah sangat tidak profesional dan melampaui batas seperti ada upaya kriminalisasi. Kami pun menantang kepolisian untuk tidak pilih kasih dalam membongkar kasus serupa.

Kalau mau dibongkar semuanya. Kita bisa kasih kasusnya, seperti Kasus Dana sumbangan Uang Teman Ahok, kasus rekening gendut Polri. Atau lainnya, kalau mau ayo bongkar semuanya, Jangan ada ada kata pakai pilih kasih.

Inikan kesannya kalau seperti ini, sangat jelas kami mensinyalir ada kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan rezim penguasa saat ini, sehingga kami menilai polri saat ini jauh dari kesan profesionalisme sebagai alat negara yang seharusnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu bukan sebagai alat kepentingan penguasa dan kroni-kroninya.

Kami sampaikan dan memberikan warning kepada pihak kepolisian untuk untuk bongkar semua kasus serupa tanpa pilih kasih, agar jangan ada kesan polri itu hanya cepat merespon kasus yang berkaitan dengan pihak-pihak yang kritis dengan penguasa, tetapi tutup mata ketika terkait kasus yang melibatkan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan sebut saja kasus-kasus seperti di atas (rekening gendut polri dan uang teman ahok), sebab ini akan menjadi preseden buruk bagi citra polri sendiri, tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.

Sebagaimana kita ketahui kasus Uang teman ahok yang di sinyalir kuat dari pengembang reklamasi pantai Jakarta, kami rasa sebagai publik aliran dana dari pihak yang berkepentingan seperti pengembang apakah sudi mengeluarkan uang milyaran rupiah kepada team sukses konsultan politik teman Ahok tanpa adanya bargening atau imbal jasa balik terhadap pemberian uang tersebut?

Atau sejumlah kasus yang di sinyalir melibatkan petinggi polri terkait rekening gendut milyaran rupiah, yang hingga kini mandek tidak jelas menguap kemana rimbahnya? di banding polri hanya pandai dan tanggap bekerja hanya kasus-kasus yang kecil saja.

Untuk itu kami meminta DPR-RI selaku lembaga pengawasan khususnya komisi III DPR-RI dan Kompolnas untuk terus mengawasi kinerja kepolisian, sebab akhir-akhir ini sudah banyak hal-hal yang kami nilai institusi penegakan hukum seperti polri rasanya jauh dari harapan rakyat yaitu bersikap netral, adil, tegas dan tidak berpihak dalam fungsinya sebagai penegak hukum.

Sungguh ini sudah sangat memiriskan hati rakyat betapa tidak mereka di gaji dari pajak dan uang rakyat, apa lagi pajak-pajak naik seperti SIM dan BPKB yang cukup membebani rakyat kecil, jika hanya seperti ini kinerjanya, tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul kepada orang besar. Sebab jika hukum tak lagi memiliki rasa keadilan maka jangan salahkan jika rakyat membuat peradilan jalan. Wassalam...

Jakarta,24 February
FRONT GERAKAN AKTIVIS INDONESIA

back to top