Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

FORMAKPI mengkritisi KIS dan KIP

sumber: Pakar: Kartu Indonesia Sehat Didik Rakyat Jadi Pengemis - Islampos www.islampos.com sumber: Pakar: Kartu Indonesia Sehat Didik Rakyat Jadi Pengemis - Islampos www.islampos.com

Jakarta-KoPi- Kami Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum & Demokrasi Indonesia (FORMAKPI), Ingin menyoroti terkait kartu penerbitan kartu Jokowi yang serampangan dan tanpa dasar hukum yang jelas.

Kami sepakat dengan beberapa pendapat Pakar Hukum tata negara bahwa kebijakan Joko Widodo yang menerbitkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikenal sebagai ‘Kartu Jokowi’ adalah serampangan, alias asal.

Sampai saat ini dasar hukum yang melandasi hal tersebut tidak jelas, terlebih ada suara dari pihak istana bahwa alokasi dana program tersebut berasal dari dana CSR dan dana BPJPS, sementara alokasi dana CSR sesuai ketentuan UU sudah jelas alokasinya kemana (UU no.40 tahun 2007).
Dana CSR adalah dana yang dialokasikan dari keuntungan perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk masyarakat. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tersebut dengan segala dampaknya. makanya ini kami anggap ngawur dan liar, kok presiden dan menteri tidak tahu aturan, urus negara, seperti urus warung kopi/warteg?

Kemudian, mengeluarkan tiga 'Kartu Sakti' yang diperuntukan bagi kalangan masyarakat tidak mampu dinilai tidak akan tercapai, bahkan hanya menghamburkan anggaran saja. apabila tidak ada pembenahan infrastruktur dan melakukan proteksi masyarkat yang dianggap layak menerima bantuan lewat program KIS, KIP, dan KKS. sebagai kompenisasi atas wacana kenaikan bbm, kami duga ini hanya proyek pencitraan saja, sama seperti mobil Esemka, Monorel, Kartu Jakarta Sehat, dll. yang sekarang entah kemana? dan belum bisa di rasakan betul eksistensinya.

Kami menilai ini hanya upaya TIPU-TIPU saja agar penolakn BBM bisa di terima rakyat, penguasa saat ini banyak TIPU-TIPUNYA, pertanyaan apakah dengan kartu itu dapat menyelesaikan derita rakyat kecil yang sudah sangat menghimpit? kan disitu persoalannya, kenaikan bbm bukan hanya akan berdampak pada biaya pendidikan dan kesehatan tapi semua sektor? terutama kebutuhan pokok. pemerintah saat ini bukan mencarikan solusi tapi malah semakin membebani rakyat kecil.

Kartu-kartu yang selama ini banyak menjadi program andalan dan jualan pemerintah baik di pusat mau daerah terbukti banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan juga banyak di korupsi. mestinya Jokowi perjelas apa bedanya kartu saktinya dengan program BPJPS, kalau ini kami liat tidak ada bedanya? cuma nama berubah lalu di poles layak pencitraan.

Dilihat dari sisi legitimasi hukumnya amburadul, kami yakin ini rawan masalah, kita liat saja nanti? kalau Praktikno (Mensesneg) mengatakan bahwa alokasinya juga dari APBN, kami juga ingin pertanyakan bahwa secara hukum pengesahan APBN terkait program pemerintah itu harus persetujuan DPR, nah kalau kondisi DPR saat ini masih kisruh begini, apa lagi ada komentar pernyataan istana bahwa "tidak tahu mau melapor kemana" dengan kondisi DPR yang terbelah saat ini, inikan lucu, pemerintah sudah tidak paham atau memang sengaja tidak mau tahu aturan konstitusi, ini juga berarti secara tidak langsung melegitimasi DPR Tandingan (Padahal secara konstitusi tidak sah).
Inikah pejabat-pejabat profesional yang di gemborkan-gemborkan, mengerti dan memahami saja aturan bernegara tidak paham, apa lagi mau urus rakyat Indonesia yang ratusan juta? Rakyat sebenarnya tidak butuh film drama "PENCITRAAN ALA BLUSUKAN", tapi yang rakyat mau solusi nyata? tapi mana ada solusi kalau begini paham aturan saja tidak, lucu yah orang-orang yang katanya Profesional ini.

Untuk itu kami meminta hendaknya Jokowi, Menunda seraya memperbaiki sistem, melakukan validitas data penerima agar tepat sasaran,serta memperjelas legitimasi hukumnya, juga mengedepankan transparansi alokasi, sumber pembiayaan programnya ini, kami rasa kalau itu jelas? walau kritikan sekeras apapun itu pasti jalan,sepanjang memang betul-betul tepat sasaran untuk rakyat kecil.

back to top