Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Formakpi ancam duduki kantor Menkumham

Formakpi ancam duduki kantor Menkumham


Jakarta-KoPi| FORMAKPI (Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum & Demokrasi,  IASMHI (Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, J-LBHM (Jaringan LBH Mahasiswa) dan Persatuan Aktivis Indonesia Timur, mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk segera membuat kepastian hukum berkaitan kisruh Partai Golkar. Siaran Press ini disampaikan Andi Awal Mangantarang sebagai Koordinator Presidium Pusat (17/12).

Berlarutnya keputusan hukum Menkunham pada kasus Partai Gokar dipandang sebagai tindakan yang bersifat politis dan tidak profesional, menabrak konstitusi serta diskriminatif.

"Sebagai contoh perlakuan istimewa terhadap kisruh PPP Kubu Surabaya dengan begitu cepat berani mengeluarkan kebijakan mengeluarkan SK padahal tanpa mempelajari seksama kaidah hukumnya, itupun juga sewaktu itu baru 1-2 hari jadi menteri, sebaliknya perlakuan terhadap partai Golkar justru berbeda, dengan alibi harus senetral-netralnya memperlambat terbitnya kepengurusan yang sah secara Hukum (UU Parpol), dengan merujuk pada AD/ART partai tersebut, memperlambat. inikan aneh? Aturan hukum sudah jelas yang mana mekanisme harus pemerintah tempuh sebagai upaya bersikap netral terhadap semua pihak, mengayomi semua lembaga politik tanpa melihat kawan atau lawan. Dan sangat jelas sekali tendesi politinya. Apa yang Yasonna Lakukan adalah bentuk perkerdilan Demokrasi saat ini, sebagai suatu kediktatoran Rezim Penguasa terhadap pihak-pihak yang berseberangan politik dengan Pemerintah dalam rangka upaya untuk mengkritis kebijakan pemerintah yang tidak Pro-Rakyat yaitu upaya cara-cara amputasi Suatu organisasi politik yang di akui secara konstitusi."

Andi menegaskan bahwa pihaknya akan melawan Yasonna Laoly sebagai kontrol terhadap tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Kami sebagai warga negara tidak berpihak kepada blok manapun tetapi lebih kepada kajian Hukum & aturannya. Bahwa pihak mana yang mesti di benarkan menurut hukum." Ujar Andi.

Selanjutnya Andi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Menkumham adalah upaya untuk mengerdilkan Partai Golkar dan menghambat proses kerja oposisi di parlemen sebagai bentuk pengawasan dalam demokrasi.

"Padahal seyogyanya dalam waktu dekat banyak keputusan tersebut pasti berdampak macetnya berbagai keputusan penting dan strategis di parlemen, yang pasti sangat merugikan pemerintahan yang sedang berkuasa juga tentunya. Sejumlah keputusan strategis yang harus segera diputuskan Parlemen. Kemudian juga akan merugikan partai Golkar sebab dalam waktu dekat seperti banyak event politik (Pilkada), Ini akan sangat merugikan calon-calon yang berasal dari Golkar." Terangnya.

Menurutnya, Yasonna Laoly sebagai Menkumham harus bisa bersikap netral terhadap masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. Bukan malah menjadi boneka politik.

"Jika Begitu caranya Kami pun sebagai warga negara siap melakukan aksi duduki Kantor Menkumham." Tegasnya.

back to top