Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet

Fadli Zon: Tak perlu KPK dalam pembentukan kabinet
Jakarta-KoPi. Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa pelibatan KPK oleh Jokowi dalam penyeleksian para anggota kabinet tidak perlu. 

Menurutnya penentuan para menteri dalam kabinet adalah hak prerogratif presiden. Pelibatan kelompok lain akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan. Demikian kritik Fadli Zon di gedung senayan DPR.

"Nama tak perlu dikirim ke KPK karena bisa beperpengaruh pada urusan tata negara"

Presiden memiliki hak prerogatif sebagai pemipin eksekutif maka tidak perlu melibatkan kelompok tertentu. Ukurannya sudah jelas, yaitu kompetensi dan profesionalitas.

Pakar sosiologi konflik Universitas Airlangga, Dr. Tuti Budirahayu, tidak sepaham dengan Fadli Zon. Menurut Tuti pelibatan KPK hanya sebatas informasi tentang rekam jejak, bukan keputusan.

"Keputusan tetap pada presiden. Pelibatan KPK bisa disebabkan kemampuan mengevaluasi rekam jejak praktik korupsi lembaga tersebut sangat kuat dibandingkan orang per orang".

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa waktu lalu Jokowi mengirimkan empat puluh tiga nama calon menteri dalam kabinetnya ke KPK.*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top