Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Dirut Jamsos,manfaat iuran jaminan sosial 35% masih evaluasi

Dirut Jamsos Tenaga Kerja, Wahyu Widodo saat FGD Jaminan Sosial Tenaga kerja kepada Pekerja dan management Perusahaan di Hotel Gowongan INN Dirut Jamsos Tenaga Kerja, Wahyu Widodo saat FGD Jaminan Sosial Tenaga kerja kepada Pekerja dan management Perusahaan di Hotel Gowongan INN

Jogjakarta-KoPi| Per 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menerapkan Jaminan Pensiun (JP). Pencairan JP untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta atau ahli waris.

Meski sudah resmi diberlakukan JP, para buruh masih menolak perhitungan manfaat iuran dari JP. Para buruh menganggap iuran JP total 3 % dari perusahaan 2% dan pekerja 1% belum fair.

Pasalnya manfaat iuran yang bisa diambil setelah 15 tahun nanti hanya sekitar 35%. Pencairan uang 35% tersebut belum mencukupi kebutuhan hari tua.

Secara terpisah Direktur Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Drs. Wahyu Widodo memahami tuntutan buruh agar menyamakan manfaat iuran JP dengan PNS. Perhitungan iuran JP pensiun PNS selama 15 tahun memperoleh manfaat sekitar 75%.

Menurut Wahyu selisih antara manfaat JP pekerja 35% dan PNS 75 %, tidak menjadi persoalan. Penerapan JP yang baru Juli 2015 lalu masih terus mengalami evaluasi ke depan.

“Konsep (manfaat iuran JP) kita akan evaluasi di dalam UU, pemanfatannya juga masih lama 15 tahun,” tutur Wahyu seusai FGD Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pekerja dan Management Perusahaan di Hotel Gowongan Inn pukul 12.15 WIB.

Wahyu menambahkan kekhawatiran buruh batasan mendapatkan manfaat JP sebesar Rp 300 ribu maksimal Rp 3.6 juta selama 15 tahun tidak akan terjadi. “Sekarang manfaatnya 15 tahun apa pekerja dapat Rp 300 ribu, jawabannya tidak, di pasal (peraturannya) itu ada penyesuaian,” pungkas Wahyu. |Winda Efanur FS|

back to top