Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Dirut Jamsos,manfaat iuran jaminan sosial 35% masih evaluasi

Dirut Jamsos Tenaga Kerja, Wahyu Widodo saat FGD Jaminan Sosial Tenaga kerja kepada Pekerja dan management Perusahaan di Hotel Gowongan INN Dirut Jamsos Tenaga Kerja, Wahyu Widodo saat FGD Jaminan Sosial Tenaga kerja kepada Pekerja dan management Perusahaan di Hotel Gowongan INN

Jogjakarta-KoPi| Per 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menerapkan Jaminan Pensiun (JP). Pencairan JP untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta atau ahli waris.

Meski sudah resmi diberlakukan JP, para buruh masih menolak perhitungan manfaat iuran dari JP. Para buruh menganggap iuran JP total 3 % dari perusahaan 2% dan pekerja 1% belum fair.

Pasalnya manfaat iuran yang bisa diambil setelah 15 tahun nanti hanya sekitar 35%. Pencairan uang 35% tersebut belum mencukupi kebutuhan hari tua.

Secara terpisah Direktur Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Drs. Wahyu Widodo memahami tuntutan buruh agar menyamakan manfaat iuran JP dengan PNS. Perhitungan iuran JP pensiun PNS selama 15 tahun memperoleh manfaat sekitar 75%.

Menurut Wahyu selisih antara manfaat JP pekerja 35% dan PNS 75 %, tidak menjadi persoalan. Penerapan JP yang baru Juli 2015 lalu masih terus mengalami evaluasi ke depan.

“Konsep (manfaat iuran JP) kita akan evaluasi di dalam UU, pemanfatannya juga masih lama 15 tahun,” tutur Wahyu seusai FGD Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pekerja dan Management Perusahaan di Hotel Gowongan Inn pukul 12.15 WIB.

Wahyu menambahkan kekhawatiran buruh batasan mendapatkan manfaat JP sebesar Rp 300 ribu maksimal Rp 3.6 juta selama 15 tahun tidak akan terjadi. “Sekarang manfaatnya 15 tahun apa pekerja dapat Rp 300 ribu, jawabannya tidak, di pasal (peraturannya) itu ada penyesuaian,” pungkas Wahyu. |Winda Efanur FS|

back to top