Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Budi Gunawan Menang, KPK Meradang

Budi Gunawan Menang, KPK Meradang
Jakarta – KoPi | Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memenangkan gugatan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah secara hukum.
 

UU KPK mengatur sejumlah kewenangan KPK. Kewenangan tersebut antara lain, melakukan penyelidikan, menyidik, dan menuntut terdakwa tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Selain itu, kasus yang bisa ditangani oleh KPK adalah tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara di atas Rp 1 miliar.

Menurut Sarpin, jabatan BG ketika kasus yang disangkakan padanya terjadi adalah Kepala Biro Pembinaan Karier. Jabatan tersebut menurutnya adalah jabatan administrasi, bukan penegak hukum. Saat itu BG dianggap bukan sebagai penyelenggara negara karena pangkatnya setara dengan eselon II A. 

Hakim juga memutuskan bahwa kasus BG tidak meresahkan masyarakat. Alasannya, publik tidak mengenal BG saat ia masih menjabat sebagai Karobinkar. Publik baru mengenal BG sejak diputuskan sebagai calon Kapolri. Sehari setelahnya, BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga perhatian masyarakat baru tertuju pada BG setelah kejadian tersebut. Karena itu, unsur meresahkan masyarakat tidak terpenuhi.

Hakim Sarpin juga menilai perbuatan menerima hadiah atau suap tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara. Perbuatan itu dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan. “Dengan demikian, apa yang diduga dilakukan oleh pemohon (BG) tidak menyebabkan kerugian negara. Sehingga kualifikasi dalam pasal UU KPK tidak terbukti,” putus Sarpin.

Atas pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa status BG sebagai tersangka tidak punya kekuatan hukum mengikat. BG dinilai bukan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana orupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Atas keputusan tersebut, KPK mengaku kecewa. Kuasa hukum KPK Chatarina Girsang mengkhawatirkan tersangka KPK lain akan melakukan langkah sama dengan Budi. Bukan hanya tersangka KPK, tersangka kejaksaan dan Polri pun bisa mengajukan praperadilan karena merasa akan dimenangkan.

Terhadap keputusan tersebut KPK memutuskan akan menunggu kabar dari Kepala Biro Hukum KPK. Sementara itu, pendukung BG menuntut Joko Widodo agar segera melantik BG sebagai Kapolri.

 

back to top