Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Budi Gunawan Menang, KPK Meradang

Budi Gunawan Menang, KPK Meradang
Jakarta – KoPi | Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memenangkan gugatan praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah secara hukum.
 

UU KPK mengatur sejumlah kewenangan KPK. Kewenangan tersebut antara lain, melakukan penyelidikan, menyidik, dan menuntut terdakwa tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Selain itu, kasus yang bisa ditangani oleh KPK adalah tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara di atas Rp 1 miliar.

Menurut Sarpin, jabatan BG ketika kasus yang disangkakan padanya terjadi adalah Kepala Biro Pembinaan Karier. Jabatan tersebut menurutnya adalah jabatan administrasi, bukan penegak hukum. Saat itu BG dianggap bukan sebagai penyelenggara negara karena pangkatnya setara dengan eselon II A. 

Hakim juga memutuskan bahwa kasus BG tidak meresahkan masyarakat. Alasannya, publik tidak mengenal BG saat ia masih menjabat sebagai Karobinkar. Publik baru mengenal BG sejak diputuskan sebagai calon Kapolri. Sehari setelahnya, BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga perhatian masyarakat baru tertuju pada BG setelah kejadian tersebut. Karena itu, unsur meresahkan masyarakat tidak terpenuhi.

Hakim Sarpin juga menilai perbuatan menerima hadiah atau suap tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara. Perbuatan itu dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan. “Dengan demikian, apa yang diduga dilakukan oleh pemohon (BG) tidak menyebabkan kerugian negara. Sehingga kualifikasi dalam pasal UU KPK tidak terbukti,” putus Sarpin.

Atas pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa status BG sebagai tersangka tidak punya kekuatan hukum mengikat. BG dinilai bukan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana orupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Atas keputusan tersebut, KPK mengaku kecewa. Kuasa hukum KPK Chatarina Girsang mengkhawatirkan tersangka KPK lain akan melakukan langkah sama dengan Budi. Bukan hanya tersangka KPK, tersangka kejaksaan dan Polri pun bisa mengajukan praperadilan karena merasa akan dimenangkan.

Terhadap keputusan tersebut KPK memutuskan akan menunggu kabar dari Kepala Biro Hukum KPK. Sementara itu, pendukung BG menuntut Joko Widodo agar segera melantik BG sebagai Kapolri.

 

back to top