Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Bareskrim ingin preteli KPK

Bareskrim ingin preteli KPK
Surabaya – KoPi | Advokat Tri Mulya mengaku heran dengan sikap Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki yang dianggapnya terlalu gampang menyerah. Ruki menyatakan untuk kasus BG kali ini KPK mengaku kalah dan melimpahkan kasus tersebut pada Kejaksaan.
 

“Saya yakin Kejaksaan akan mengembalikan kasus tersebut kepada Polri, yang kemudian akan menerbitkan SP3. Alasannya, kasus tersebut sudah pernah diselidiki oleh Polri dan dianggap sudah selesai,” ungkapnya.

Tri Mulya juga kecewa dengan pernyataan Jokowi yang meminta KPK fokus pada pencegahan. “Mati aku!” ujarnya sambil menepuk kepala. “KPK itu kan singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pencegahan korupsi. Kalau seperti itu, lebih baik bubarkan saja KPK,” lanjutnya dengan kesal.

Ia menyebutkan, Polri, setidaknya Bareskrim, sangat ingin mempreteli KPK. Itu terbukti dari penangkapan terhadap Novel Baswedan dan 9 penyidik lain yang dituduh memiliki senjata api ilegal. Hal itu menurutnya sangat tidak adil dan merupakan bentuk kriminalisasi. 

“Kalau disamakan dengan kepolisian, berapa banyak coba penyidik Kepolisian yang punya senjata api tapi belum memperpanjang ijinnya?” tukas advokat yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Di saat yang sama, mantan Wakapolri Oegroseno menyatakan dualisme status pegawai KPK merugikan KPK sendiri. Selama ini ada penyidik dari Polri yang bekerja pada KPK. Seharusnya sistem kepegawaian di KPK memungkinkan adanya perpindahan ke lembaga lain dengan mudah. 

Masalah yang timbul saat ini adalah ada penyidik Polri yang kerja di KPK, namun sistem kepangkatan tetap di bawah Polri. “Ini kan tidak fleksibel, sehingga jadi masalah, seperti pada kasus Novel Bawesdan. Seharusnya ada peraturan yang mengatur bagaimana status penyidik KPK yang berasal dari unsur Polri. Nanti biar penyidik Polri memilih sendiri, lebih memilih di KPK atau di Polri,” ujar Oegroseno.

 

back to top