Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Bareskrim ingin preteli KPK

Bareskrim ingin preteli KPK
Surabaya – KoPi | Advokat Tri Mulya mengaku heran dengan sikap Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki yang dianggapnya terlalu gampang menyerah. Ruki menyatakan untuk kasus BG kali ini KPK mengaku kalah dan melimpahkan kasus tersebut pada Kejaksaan.
 

“Saya yakin Kejaksaan akan mengembalikan kasus tersebut kepada Polri, yang kemudian akan menerbitkan SP3. Alasannya, kasus tersebut sudah pernah diselidiki oleh Polri dan dianggap sudah selesai,” ungkapnya.

Tri Mulya juga kecewa dengan pernyataan Jokowi yang meminta KPK fokus pada pencegahan. “Mati aku!” ujarnya sambil menepuk kepala. “KPK itu kan singkatannya Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pencegahan korupsi. Kalau seperti itu, lebih baik bubarkan saja KPK,” lanjutnya dengan kesal.

Ia menyebutkan, Polri, setidaknya Bareskrim, sangat ingin mempreteli KPK. Itu terbukti dari penangkapan terhadap Novel Baswedan dan 9 penyidik lain yang dituduh memiliki senjata api ilegal. Hal itu menurutnya sangat tidak adil dan merupakan bentuk kriminalisasi. 

“Kalau disamakan dengan kepolisian, berapa banyak coba penyidik Kepolisian yang punya senjata api tapi belum memperpanjang ijinnya?” tukas advokat yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Di saat yang sama, mantan Wakapolri Oegroseno menyatakan dualisme status pegawai KPK merugikan KPK sendiri. Selama ini ada penyidik dari Polri yang bekerja pada KPK. Seharusnya sistem kepegawaian di KPK memungkinkan adanya perpindahan ke lembaga lain dengan mudah. 

Masalah yang timbul saat ini adalah ada penyidik Polri yang kerja di KPK, namun sistem kepangkatan tetap di bawah Polri. “Ini kan tidak fleksibel, sehingga jadi masalah, seperti pada kasus Novel Bawesdan. Seharusnya ada peraturan yang mengatur bagaimana status penyidik KPK yang berasal dari unsur Polri. Nanti biar penyidik Polri memilih sendiri, lebih memilih di KPK atau di Polri,” ujar Oegroseno.

 

back to top