Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran Sumber : www.chirpstory.com

Surabaya-KoPi. Perubahan Undang-Undang Pilkada yang diambil melalui voting pada 25 September 2014 memunculkan kekecewaan mendalam di masyarakat. Pilkada yang dipilih oleh DPRD, dianggap memupus harapan dari tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan oleh Bambang Dwi Hartono dalam wawancara di hotel Majapahit Rabu, (1/10/2014).

Pemilihan Langsung yang didapatkan melalui proses reformasi tahun 1998 dianggap oleh Bambang DH sebagai harapan untuk dapat menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mantan Walikota Surabaya tersebut, tujuan berbangsa dan bernegara akan dapat dicapai jika Pemilukada dilakukan secara langsung.

“Tujuan itu (berbangsa dan bernegara, Red.) makin cepat tercapai karena reformasi kemudian memberikan ruang untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang  lebih baik karena ada pemilihan langsung “ Ucapnya.

Terjadinya perubahan Undang-Undang Pilkada merupakan kemunduran yang besar dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan menganut sistem presidential, akan terjadi inkonsistensi jika kemudian kepala daerahnya justru dipilih oleh anggota DPR. Adanya inkonsistensi tersebut cepat atau lambat akan merujuk pada kehancuran negara Indonesia.

“Jika terjadi inkonsistensi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka cepat atau lambat akan mengalami kehancuran” tambahnya.

Masyarakat yang saat ini sudah lebih cerdas dan berpendidikan tentunya berkehendak agar para pemimpin mereka dipilih secara langsung. Bambang DH juga menambahkan bahwa tren yang muncul saat ini adalah masyarakat yang semakin ingin terbuka, transparansi serta memiliki kebebasan dalam berpendapat.

“Trennya itu masyarakat makin ingin terbuka, ada transparansi, makin ada kebebasan, penghargaan terhadap prestasi, sehingga hal-hal yang bersifat transaksional, memainkan trik dan intrik untuk kepentingan kelompok sesaat, tentu akan berhadapan dengan masyarakat” pungkasnya.

 

Reporter : Aditya Lesmana

 

back to top