Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran

Bambang DH: Inkonsistensi sistem pemerintahan adalah kehancuran Sumber : www.chirpstory.com

Surabaya-KoPi. Perubahan Undang-Undang Pilkada yang diambil melalui voting pada 25 September 2014 memunculkan kekecewaan mendalam di masyarakat. Pilkada yang dipilih oleh DPRD, dianggap memupus harapan dari tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan oleh Bambang Dwi Hartono dalam wawancara di hotel Majapahit Rabu, (1/10/2014).

Pemilihan Langsung yang didapatkan melalui proses reformasi tahun 1998 dianggap oleh Bambang DH sebagai harapan untuk dapat menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut mantan Walikota Surabaya tersebut, tujuan berbangsa dan bernegara akan dapat dicapai jika Pemilukada dilakukan secara langsung.

“Tujuan itu (berbangsa dan bernegara, Red.) makin cepat tercapai karena reformasi kemudian memberikan ruang untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang  lebih baik karena ada pemilihan langsung “ Ucapnya.

Terjadinya perubahan Undang-Undang Pilkada merupakan kemunduran yang besar dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan menganut sistem presidential, akan terjadi inkonsistensi jika kemudian kepala daerahnya justru dipilih oleh anggota DPR. Adanya inkonsistensi tersebut cepat atau lambat akan merujuk pada kehancuran negara Indonesia.

“Jika terjadi inkonsistensi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka cepat atau lambat akan mengalami kehancuran” tambahnya.

Masyarakat yang saat ini sudah lebih cerdas dan berpendidikan tentunya berkehendak agar para pemimpin mereka dipilih secara langsung. Bambang DH juga menambahkan bahwa tren yang muncul saat ini adalah masyarakat yang semakin ingin terbuka, transparansi serta memiliki kebebasan dalam berpendapat.

“Trennya itu masyarakat makin ingin terbuka, ada transparansi, makin ada kebebasan, penghargaan terhadap prestasi, sehingga hal-hal yang bersifat transaksional, memainkan trik dan intrik untuk kepentingan kelompok sesaat, tentu akan berhadapan dengan masyarakat” pungkasnya.

 

Reporter : Aditya Lesmana

 

back to top