Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

ARB mencuri start kampanye Pilpres

ARB mencuri start kampanye Pilpres

Surabaya-KoPi. Pada hari ini (16/4/14) guru-guru SMA di Gresik, Surabaya, dan beberapa kota lain Jawa Timur mendapatkan "surat pribadi" dari ARB (Abu Rizal Bakrie). Surat tersebut menyatakan apabila ARB terpilih sebagai presiden maka para tenaga pendidik akan ditingkatkan kesejahteraannya.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada guru-guru dengan nama lengkap. Salah seorang guru SMA di Gresik, yang menerima surat kampanye dari ARB tersebut merasa kebingungan.


"Lha kok ya bisa tahu nama lengkap kami. Ini kampanye ya mas?"


Demikian pernyataan guru yang tengah sibuk mengawal Unas di sekolahnya. Apakah ini pencurian start kampanye?


Menurut Novri Susan pengamat sosiologi politik dari Universitas Airlangga, surat edaran seperti itu adalah kecurangan dalam bentuk pencurian start kampanye.


"Fair play dalam demokrasi itu penting. Jika tidak bisa bermain fair play, itu juga tanda pelakunya tidak punya kapasitas politik yang baik".


Menurut penulis buku Negara Gagal Mengelola Konflik itu, para pemimpin politik semestinya memberi keteladanan berpolitik yang baik, tidak curang dan menghalalkan segala cara. "Masyarakat perlu mengkritisi perilaku politik itu" tukasnya.



Reporter: Yudho N.P dan Aditya Candra Lesmana

back to top