Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Adu jotos, DPR tidak lagi diberi hormat.

Adu jotos, DPR tidak lagi diberi hormat.
Surabaya - KoPi | Masyarakat dibuat geleng kepala dengan tingkah laku anggota DPR belakangan ini. Adu jotos antara anggota DPR Mustofa Assegaf dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan Muljadi dari Fraksi Partai Demokrat kembali mencoreng integritas anggota DPR. Ini bukan kali pertama adanya etikat negatif yang ditunjukan para anggota terhormat tersebut.

Hal itu mengingatkan kembali pada perkataan mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa tingkah laku anggota DPR seperti anak TK (Taman kanak-kanak). Walaupun dinilai sebagai candaan ala Gusdur, namun menurut dosen Etika Universitas Airlangga Gitadi Tegas Supramudyo, joke ala Gus Dur tersebut justru memang cerminan bagaimana sikap anggota DPR.

Kapasitas anggota DPR sebagai seorang negarawan mengalami penurunan di mata masyarakat. Emosi yang tidak dikendalikan tersebut telah mencapai titik di luar koridor yang wajar. Bahkan, menurut Gitadi, anggota DPR saat ini sudah tidak bisa dijadikan panutan.

“Dulu penggunaan kalimat “terhormat” untuk para anggota DPR diucapkan dengan benar-benar hormat. Namun, saat ini penggunaan kalimat tersebut hanya sebatas kalimat, tidak sungguh-sungguh menghormati,” ujarnya.

Badan Kehormatan (BK) seharusnya memiliki Instrument tertinggi dalam menentukan tata perilaku anggota DPR. Namun, BK itu sendiri dinilai masih selektif dalam menangani kasus. Diskorsi oleh anggota BK lebih dikarenakan rasa segan terhadap anggota terkait. Peneguran melalui kode etik dinilai tidak tegas karena rasa sungkan yang lebih sering muncul secara kultural. Karena itu, BK seharusnya diisi oleh anggota yang menjalankan misi yang sama. Pemilihan anggota BK itu harus melalui proses yang panjang untuk terbentuknya kode etik yang baik.

Tidak hanya itu, menurut Gitadi, peran dari partai politik harus lebih menanamkan etika dalam masing-masing anggota partai. Faktanya, parpol lebih sering menutupi masalah pada anggota partainya.

“Seharusnya ada pemberian sanksi secara tegas, bukan menutupinya. Karena etika perilaku seseorang akan berpengaruh terhadap identitas partai tersebut,” ucap Gitadi. | Labibah

back to top