Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Ada faksi-faksi di tubuh Polri

Ada faksi-faksi di tubuh Polri
Surabaya – KoPi | Adanya faksi-faksi di dalam tubuh Kepolisian diakui oleh mantan Wakapolri Oegroseno. Ketika Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri oleh Jokowi, beberapa pihak di Kepolisian sendiri sebenarnya tidak setuju. Oegroseno mengatakan, pencalonan BG tersebut tidak melalui mekanisme yang sesuai.
 

“Penunjukan BG sebagai calon Kapolri itu sebenarnya oleh Menkopolhukam. Padahal seharusnya penunjukan calon Kapolri haruslah anggota Polri yang memenuhi syarat. Makanya belakangan (penunjukan tersebut) jadi masalah,” ungkap Oegroseno dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga (19/3).

Oegroseno menyalahkan kisruh antara Polri dan KPK ini diakibatkan oleh keputusan Menkopolhukam yang mengajukan nama BG pada Jokowi. Namun Jokowi juga salah karena ia tetap menunjuk BG yang sudah digarismerah oleh KPK. Jokowi hanya mendengar pertimbangan dari Kompolnas, namun mengabaikan peringatan dari KPK.

Kasus BG jadi pemersatu Polri

Sementara advokat Tri Mulya menyatakan konflik antara Polri dengan KPK ini menunjukkan bahwa KPK juga bertindak arogan dalam menetapkan BG sebagai tersangka. Akibatnya pihak Kepolisian yang awalnya juga tidak setuju dengan penunjukan BG serta merta bersatu dan menyudutkan KPK.

“Ketika menetapkan BG sebagai tersangka, mengapa harus Abraham Samad yang muncul di TV? Dengan gaya yang cengengesan pula. Polri ya akhirnya tidak terima rekan mereka diperlakukan seperti itu, jadi mereka bersatu.,” ungkap Tri Mulya yang pernah menjadi tim kuasa hukum untuk Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ini.

Meski demikian, ia juga berpendapat kriminalisasi KPK oleh Polri sangat keliru. Ia tidak setuju dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan tidak ada tindakan kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap KPK memang ada. 

Itu terlihat dari bagaimana polisi menangani pelaporan terhadap KPK. Meskipun disebut menerima pengaduan dari masyarakat mengenai tindak kriminal, perbedaan perlakuan sungguh terlihat dari kecepatan penanganan kasus. Jika menyangkut kepentingan polisi, penanganan perkara bisa dilakukan dengan cepat. Namun kasus lain, bisa sangat lama dan tidak jalan.

“Contohnya saja kasus penyelundupan satwa di KBS. Padahal sudah 1 tahun sejak kasus tersebut dilaporkan, namun sampai sekarang tidak kunjung ada penetapan tersangka,” ujarnya dengan kesal.

back to top