Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

7 jurus Nyi Ageng Nis dalam perbaikan Pemilu 2014

7 jurus Nyi Ageng Nis dalam perbaikan Pemilu 2014

Yogyakarta-KoPi, Dengan segala dinamika dan persoalan yang menyelimutinya akhirnya tahapan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2014 di DIY dapat diselesaikan.

Kaitannya dengan kesuksesan Pemilu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menyampaikan catatan-catatan terhadap apa yang terjadi kemarin berikut juga pemecahan masalahnya di Kantor Bawaslu Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Kotagede, Yogyakarta (25/4).


Yang pertama, banyak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPK serta pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS setempat dengan menggunakan KTP atau identitas lain ditolak karena tidak tersisa surat suara. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu disusun daftar pemilih yang valid.


Yang kedua, banyak ditemukan warga di beberapa TPS ber KTP luar DIY yang berdomisili di DIY tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mengurus A5. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi yang massif dan lebih intensif agar masyarakat paham dan sadar untuk mengurus A5 untuk menggunakan hak pilihnya.


Yang ketiga, sejumlah pemilih terdaftar dalam DPTb dan DPK tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak tersedia surat suara, hal ini akibat ketentuan penyediaan surat suara hanya dihitung berdasarkan jumlah DPT+2%. Oleh karena itu, maka perlu disusun atau diusulkan perubahan regulasi mengenai ketentuan surat suara di TPS agar pemilih terdaftar bisa meggunakan hak pilihnya.


Yang keempat, banyak pemilih yang berada di rumah sakit, dari pasien, karyawan hingga dokternya tidak bisa memilih akibat tidak dipahaminya ketentuan bagi yang sakit. Untuk itu diperlukan TPS mobile sehingga memungkinkan pasien bisa memilih di ruang perawatan. Selain itu ketentuan pengurusan A5 harus disosialisasikan secara intensif dan lebih dini agar komunitas di rumah sakit memenuhi syarat sebagai pemilih.


Yang kelima, pemilih yang berada di Rutan (rumah tahanan) juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat tidak tersedianya TPS yang berada di Rutan, sementara jika harus memilih di TPS di luar Rutan, tahanan berisiko bisa melarikan diri. Selain itu tahanan ada juga yang tidak memiliki KTP atau identitas lain sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga diperlukan TPS khusus di Rutan atau TPS mobile agar mereka juga bisa memilih.


Yang keenam, ditemukan beberapa penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS, PPS dan PPK yang tidak netral sehingga berisiko terjadi manipulasi dala, penghitungan suara. Oleh karena itu untuk Pemilu selanjutnya KPPS, PPS dan PPK yang tidak netral harus dievaluasi atau bahkan perlu diberhentikan sebagai penyelenggara Pemilu yang akan datang.


Yang terakhir, bahwa juga ditemukan penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS, PPS dan PPK yang belum memahami prosedur pelaksanaan Pemilu dengan baik. Maka pada masa yang akan datang para penyelenggara Pemilu tersebut perlu diberi bimbingan atau pelatihan agar dapat bertugas secara professional.


Reporter: Fahrurrazi

back to top