Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Tanggapan rencana Menteri Agraria keluarkan moratorium sengketa

Tanggapan rencana Menteri Agraria keluarkan moratorium sengketa

Jakarta-KoPi| Gunawan, IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) memberikan opininya tentang rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengeluarkan kebijakan moratorium sengketa/konflik pertanahan yang sudah berumur lama karena sudah sulit mencari bukti dan saksi.

Jika Kementerian ATR/BPN melakukan tidak lagi mengurus konflik pertanahan yang lama, maka diperlukan lembaga pemerintah ad hoc di bawah presiden untuk menyelesaikan konflik agraria warisan kebijakan negara di masa lalu. Bukan hanya permasalahan agrarianya yang diurus, tapi juga pemulihan hak korban pelanggaran HAM dalam konflik agraria warisan Orde Baru.

Namun, kesulitan mencari bukti dalam konflik agraria yang berumur belum lama juga bisa terjadi karena terjadi mafia pertanahan. Mafia pertanahan bermoduskan pemalsuan, penyuapan dan pembelian perkara, menggerakan massa bayaran, premanisme dan lain-lain. Masalah mafia tanah sesungguhnya sudah banyak yang masuk ranah hukum.

Berdasarkan pemantauan liputan media terdapat sejumlah kasus, di antaranya: di Belitung, Komite Anti Mafia Tanah Belitung menyerukan, agar polisi mengembangkan pemeriksaan H. Mukhdie Syafei'I untuk membongkar mafia pertanahan; di Aceh, Polres Aceh Barat Ilahtong sebagai tersangka dalam kasus penjualan tanah milik warga melalui pemalsuan dokumen; di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyidangkan Maghdalena, ibu rumah tangga melawan mafia tanah; di Medan, Chandra Juana melaporkan sejumlah terduga mafia tanah ke Polda Sumut; di Riau, Polresta Pekan Baru telah seorang camat dalam kasus pemalsuan surat keterangan ganti kerugian; di Palu, Polisi telah melimpahkan kasus tersangka mafia tanah ke kejaksaan

Memang Kementerian ATR/BPN telah berupaya memperbaiki pelayanan untuk memberantas mafia pertanahan, tapi upaya itu akan tidak berhasil jika tidak sinergis dengan aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya.

back to top