Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Subsidi pembelian pupuk dan benih perusahaan tidak tepat

cybex.deptan.go.id cybex.deptan.go.id

Jakarta-KoPi| Tanah dan Anggaran Negara untuk Petani  sebagai keinginan Presiden Jokowi seharusnya ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, untuk mewujudkan swasembada pangan.

Menurut Henry Saragih (Ketua Presidium Bamus Tani) pasti tidak akan tercapai bila tidak berbasis kedaulatan pangan. Kenapa sukses swasembada pangan di era Orde Baru-Soeharto tidak berkelanjutan, karena mengedepankan revolusi hijau, sehingga sekali produksi melimpah setelah itu ekologi pertanian mengalami kerusakan.

Kedaulatan pangan harus berbasis pertanian yang ramah terhadap ekologi yang bersumber dari pupuk dan benih yang dihasilkan sendiri oleh petani. Menurut Muhammad Nur Uddin (Anggota Presidium Bamus Tani), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman yang telah memberikan kebebasan kepada pertanian keluarga skala kecil untuk mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih hasil karyanya, maka sudah tidak tepat jika subsidi benih dan pupuk di APBN berupa pembelian pupuk dan benih dari perusahaan, seharusnya petani pemulia benih mendapatkan dukungan dari APBN.

Pengalihan subsidi BBM harus bisa dipergunakan untuk memperluas akses petani kepada sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan, bukannya raskin atau sekedar bantuan keuangan.

Untuk itulah, menurut Gunawan (Anggota Presidium Bamus Tani) Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan para Kepala Daerah untuk bisa segera melaksanakan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi undang-undang tersebut.

Karena kedaulatan pangan jelas membutuhkan redistribusi tanah untuk petani yang diawali dari penetapan kawasan pertanian, melindungi dan menambah luasan kawasan pertanian, serta meredistribusikan tanah negara kepada petani kecil, petani penggarap dan buruh petani tidak dengan dipungut sewa oleh Pemerintah. Bamus Tani akan  menyelenggarakan musyawarah tani di daerah sebagaimana mandat UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

back to top