Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Subsidi pembelian pupuk dan benih perusahaan tidak tepat

cybex.deptan.go.id cybex.deptan.go.id

Jakarta-KoPi| Tanah dan Anggaran Negara untuk Petani  sebagai keinginan Presiden Jokowi seharusnya ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian, untuk mewujudkan swasembada pangan.

Menurut Henry Saragih (Ketua Presidium Bamus Tani) pasti tidak akan tercapai bila tidak berbasis kedaulatan pangan. Kenapa sukses swasembada pangan di era Orde Baru-Soeharto tidak berkelanjutan, karena mengedepankan revolusi hijau, sehingga sekali produksi melimpah setelah itu ekologi pertanian mengalami kerusakan.

Kedaulatan pangan harus berbasis pertanian yang ramah terhadap ekologi yang bersumber dari pupuk dan benih yang dihasilkan sendiri oleh petani. Menurut Muhammad Nur Uddin (Anggota Presidium Bamus Tani), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman yang telah memberikan kebebasan kepada pertanian keluarga skala kecil untuk mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih hasil karyanya, maka sudah tidak tepat jika subsidi benih dan pupuk di APBN berupa pembelian pupuk dan benih dari perusahaan, seharusnya petani pemulia benih mendapatkan dukungan dari APBN.

Pengalihan subsidi BBM harus bisa dipergunakan untuk memperluas akses petani kepada sumber-sumber agraria dan sumber-sumber pangan, bukannya raskin atau sekedar bantuan keuangan.

Untuk itulah, menurut Gunawan (Anggota Presidium Bamus Tani) Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan para Kepala Daerah untuk bisa segera melaksanakan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi undang-undang tersebut.

Karena kedaulatan pangan jelas membutuhkan redistribusi tanah untuk petani yang diawali dari penetapan kawasan pertanian, melindungi dan menambah luasan kawasan pertanian, serta meredistribusikan tanah negara kepada petani kecil, petani penggarap dan buruh petani tidak dengan dipungut sewa oleh Pemerintah. Bamus Tani akan  menyelenggarakan musyawarah tani di daerah sebagaimana mandat UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

back to top