Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Perda perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan tingkatkan kesejahteraan petani

Perda perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan tingkatkan kesejahteraan petani
Surabaya - KoPi | Setelah melalui beberapa pembahasan di Komisi B DPRD Jatim, akhirnya Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi peraturan Daerah (Perda).
 

Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim, Giyanto saat Sidang Paripurna di DPRD Jatim mengatakan fraksi PDIP Jatim menyetujui raperda perlindungan petani ini menjadi perda. Giyanto mengatakan perda ini sejalan dengan semangat nawacita Presiden RI Joko Widodo, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani.

“Raperda ini juga sejalan sejalan dengan nawacita ke tujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik, melalui perwujudan kedaulatan pangan,” ujarnya.

Sementara untuk pelaksanaan perda ini nanti fraksi PDI-P meminta agar yang dibantu ini adalah petani yang mendapat prioritas memanfaatkan lahan tanah milik daerah. Mereka harus benar–benar petani yang telah terlatih dengan program pemulihan tanah dan pemulihan tanaman. Yang harus dihindari adalah petani kaya saja dengan memanfaatkan fasilitas daerah dengan cara membeli.

Giyanto menambahkan, perbaikan pada perda perlindungan petani yaitu, meliputi kesiapan menghadapi bencana yakni asuransi pertanian, sehingga petani dapat terhindar dari kerugian akibat cuaca ekstrem. Fraksi PDI-P juga berharap adanya pengawasan dalam pelaksanaa perda tersebut. “Kami juga minta pemerintah provinsi juga memberikan fasilitas berupa mesin selip kepada kelompok tani,” ujarnya.

Sementara itu juru bicara Fraksi Nasdem - Hanura, Mochamad Eksan mengatakan fraksi Nasdem - Hanura menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda. Dari keseluruhan perda yang dipaparkan komisi B, Fraksi Nasdem - Hanura melihat pelaksanaan ini harus sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Tata kelola ini harus memegang prinsip adil bagi siapa saja tanpa memandang latarbelakang, dan status sesorang, serta juga transparan dalam informasi dan pengelolaan, memberikan ruang partisipasi bagi semua anggota, dan dapat dipertanggungjawabkan kegiatan, pelaksanaannya, efektif dan efesien dalam pelaksanaanya.

Juru bicara Fraksi Partai Partai Gerindra, Aufa Zhafiri mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana pruduksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

back to top