Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

MK kabulkan permohanan Uji Materi UU Perlindungan Petani

MK kabulkan permohanan Uji Materi UU Perlindungan Petani

Jakarta-Kopi -Goenawan, Ketua Eksekutif sebagai pemohon Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengabarkan bahwa MK telah meluluskan permohonan tersebut hari ini, 4 November 2014.

MK menyatakan pasal 59 (hak sewa), pasal 70 (kelembagaan petani) dan pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani) MK, bersama para pemohon telah meletakan dasar-dasar reforma agraria dengan menyatakan penggunaan tanah negara bebas oleh petani tidak boleh diperlakukan hak sewa, karena hak sewa tanah pertanian adalah warisan kolonial.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimohonkan oleh IHCS dan kawan-kawan dengan Tim Advokasi Hak Asasi Petani sebagai tim kuasa hukum.

Pemberian ijin oleh pemerintah di kawasan pertanian harus bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
MK, bersama pemohon dan tim kuasa hukum, telah meletakan dasar legitimasi bagi organisasi tani. Karena putusan MK mengamanatkan pemerintah mengakui kelembagaan petani yang dibentuk petani dan tidak boleh mendiskriminasikan, serta tidak boleh mewajibkan petani bergabung kepada kelembagaan petani yang dibentuk sendiri oleh petani.

back to top