Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

MK kabulkan permohanan Uji Materi UU Perlindungan Petani

MK kabulkan permohanan Uji Materi UU Perlindungan Petani

Jakarta-Kopi -Goenawan, Ketua Eksekutif sebagai pemohon Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengabarkan bahwa MK telah meluluskan permohonan tersebut hari ini, 4 November 2014.

MK menyatakan pasal 59 (hak sewa), pasal 70 (kelembagaan petani) dan pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani) MK, bersama para pemohon telah meletakan dasar-dasar reforma agraria dengan menyatakan penggunaan tanah negara bebas oleh petani tidak boleh diperlakukan hak sewa, karena hak sewa tanah pertanian adalah warisan kolonial.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimohonkan oleh IHCS dan kawan-kawan dengan Tim Advokasi Hak Asasi Petani sebagai tim kuasa hukum.

Pemberian ijin oleh pemerintah di kawasan pertanian harus bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
MK, bersama pemohon dan tim kuasa hukum, telah meletakan dasar legitimasi bagi organisasi tani. Karena putusan MK mengamanatkan pemerintah mengakui kelembagaan petani yang dibentuk petani dan tidak boleh mendiskriminasikan, serta tidak boleh mewajibkan petani bergabung kepada kelembagaan petani yang dibentuk sendiri oleh petani.

back to top