Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru

Menteri Agraria siapkan hukum ketanahan baru
Surabaya – KoPi | Banyaknya konflik agraria menjadi perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengungkapkan konflik tersebut lahir akibat banyaknya istilah dalam Undang-undang Pertanahan. Misalnya mengenai hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik. Persoalan itu menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai aturan agraria.
 

Hal itu diungkapkan Ferry ketika menjadi pembicara dalam kuliah umum “Hukum Ketanahan Sebagai Sarana Untuk Menjamin Hak Atas Tanah” di Universitas Airlangga, Surabaya (10/4).

Selain persoalan istilah, beban bea pengurusan tanah yang terlalu besar juga menyebabkan masyarakat enggan berurusan dengan dokumen-dokumen agraria. “Beban atas PBB sendiri juga besar, sehingga mash banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikasi tanah mereka. Kalau tanah mereka disertifikasi, mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak setiap tahun,’ kata Ferry.

“Kuburan saja masyarakat harus bayar, artinya bahkan orang mati juga tidak lepas dari biaya pengurusan tanah,” lanjutnya, menggambarkan bagaimana urusan agraria terus memebebani seseorang dari hidup sampai meninggal.

Ferry mengungkapkan perlunya ada hukum ketanahan yang baru untuk memperkecil resiko konflik tersebut. salah satu yang perlu diatur dalam aturan terbaru itu adalah single tariff untuk pengurusan agraria. Selain itu, perlu ada penyederhanaan istilah dalam hukum agraria sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

“Rencananya nanti kita akan hanya menggunakan istilah hak milik dan hak pakai saja,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

 

back to top