Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Jokowi harus evaluasi perjanijian perdagangan

elsacifer.wordpress.com elsacifer.wordpress.com

Jakarta-KoPi| Gunawan, anggota Presidium Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) menyatakan  kelompok pengusaha telah mengajukan Permohonan Uji Materi UU Hortikultura terkait pasal yang mengatur pembatasan modal asing di hortikultura maksimal 20% dan Permohonan Uji Materi UU Minerba terkait pasal yang mengatur kewajiban menciptakan nilai tambah bahan tambang melalui pengelolaan dan pemurnian di mana pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) tersebut harus didirikan di dalam negeri.

Pelantikan Franky Sibarani menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan akan menjaga mandat Undang-Undang Hortikultura dan Undang Minerba sebagai bagian pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam rangka melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian halnya dengan Faisal Basri, hendaknya sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, benar-benar berupaya menghentikan liberalisasi sumber-sumber agraria, khususnya pertambangan minyak bumi dan gas.

Perhatian ini menjadi penting karena Faisal Basri adalah Ahli dari kelompok pengusaha yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menolak larangan ekspor bahan tambang mentah dan kewajiban membangun smelter.

Juga sebelumnya menjadi Ahli dari Pemerintah era SBY ketika Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengizinkan HGU dan HGB hingga 75 tahun dan bisa diperpanjang di muka sekaligus. Henry Saragih Ketua Presidium Bamus Tani menegaskan, pemerintah harus melindungi kekayaan alam dari dominasi modal asing yang berpotensi mendiskriminasikan petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Muhammad Nur Uddin, anggota Presidium Bamus Tani menekankan perlunya Presiden Jokowi dan pemerintahan barunya mengevaluasi keterlibatan Indonesia di perjanjian perdagangan internasional. Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan yang meminta Indonesia keluar dari G20 harusnya menjadi pokok-pokok evaluasi tersebut.

back to top