Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Jokowi harus evaluasi perjanijian perdagangan

elsacifer.wordpress.com elsacifer.wordpress.com

Jakarta-KoPi| Gunawan, anggota Presidium Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) menyatakan  kelompok pengusaha telah mengajukan Permohonan Uji Materi UU Hortikultura terkait pasal yang mengatur pembatasan modal asing di hortikultura maksimal 20% dan Permohonan Uji Materi UU Minerba terkait pasal yang mengatur kewajiban menciptakan nilai tambah bahan tambang melalui pengelolaan dan pemurnian di mana pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) tersebut harus didirikan di dalam negeri.

Pelantikan Franky Sibarani menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan akan menjaga mandat Undang-Undang Hortikultura dan Undang Minerba sebagai bagian pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam rangka melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian halnya dengan Faisal Basri, hendaknya sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, benar-benar berupaya menghentikan liberalisasi sumber-sumber agraria, khususnya pertambangan minyak bumi dan gas.

Perhatian ini menjadi penting karena Faisal Basri adalah Ahli dari kelompok pengusaha yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menolak larangan ekspor bahan tambang mentah dan kewajiban membangun smelter.

Juga sebelumnya menjadi Ahli dari Pemerintah era SBY ketika Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengizinkan HGU dan HGB hingga 75 tahun dan bisa diperpanjang di muka sekaligus. Henry Saragih Ketua Presidium Bamus Tani menegaskan, pemerintah harus melindungi kekayaan alam dari dominasi modal asing yang berpotensi mendiskriminasikan petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Muhammad Nur Uddin, anggota Presidium Bamus Tani menekankan perlunya Presiden Jokowi dan pemerintahan barunya mengevaluasi keterlibatan Indonesia di perjanjian perdagangan internasional. Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan yang meminta Indonesia keluar dari G20 harusnya menjadi pokok-pokok evaluasi tersebut.

back to top