Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

IHCS kritisi macetnya UUPerlintan No 19 2013

IHCS kritisi macetnya UUPerlintan No 19 2013

Jakarta-KoPi| Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS ( Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Perlintan No 19 Tahun 2013. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan petani. Menurut Gunawan, undang-undang ini telah disahkan sejak bulan Juli 2013, namun hingga detik ini tidak tampak realisasinya.

Pemerintah pusat dan Pemda tidak tampak serius dalam menjalankan undang-undang ini yaitu memberikan jaminan perluasan lahan bagi pertanian. Hal itu tampak pada:

Pertama, jangankan redistribusi tanah kepada petani, yang terjadi justru alih fungsi lahan pertanian dan gagalnya desa menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan yang disebabkan kegagalan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan mandat Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang belum memberikan tanah yang bisa diredistribusikan kepada petani yang bersumber dari tanah negara bebas, tanah negara hasil penertiban tanah terlantar dan konsolidasi lahan.

Ketiga, belum ada rencana konkret pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Terkait kewajiban pemerintah dan pemda menyediakan sarana produksi pertanian masih memakai pola lama yaitu subsidi benih dan pupuk yang sesungguhnya adalah anggaran negara untuk membeli benih dan pupuk dari pabrik, bukan mensubsidi petani pemulia tanaman.

IHCS juga menyoroti  soal ganti rugi gagal panen dan fasilitas pembiayaan dan pendanaan. Hak itu terlihat pada: pertama, belum tersedianya mekanisme ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah dan pemda.

Kedua, belum ada penugasan dari Pemerintah dan Pemda ke BUMN dan BUMD dalam rangka fasilitasi asuransi pertanian
Ketiga, Belum ada penugasan dari pemerintah dan pemda kepada bank bumn dan bumd untuk membentuk unit khusus pertanian
Menurut Gunawan tanpa redistribusi tanah kepada petani dan perlindungan petani pemulia tanaman, swasembada dan kedaulatan pangan sulit wujud.

Untuk itu IHCS tengah menyiapkan langkah-langkah advokasi di daerah, khususnya membantu ormas di daerah melakukan advokasi kebijakan tata ruang, perlindungan lahan pertanian pangan dan redistribusi tanah. Terutama memastikan menyelenggarakan musyawarah tani sebagai pijakan Pemda membuat kebijakan perlindungan lahan pertanian sebagai mandat undang-undang.

Ketika ditanyakan apakah belum ada Pemda di Indonesia yang melaksanakan mandat undang-undanf tersebut, Gunawan mengatakan Yogyakarta sudah memiliki tapi belum sepenuhnya.

"Jogja sudah ada Perda Perlindungan Lahan Pertanian, tapi belum perlindungan dan pemberdayaan petani. Tapi penyusunan perdanya tidak diawali musyawarah petani." Demikian Gunawan dari IHCS menjelaskan. | E Hermawan

back to top