Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Gunawan: Indonesia masih relevan menjadi agraris

Gunawan: Indonesia masih relevan menjadi agraris

KoPi- Hari Tani baru saja berselang, tak banyak selebrasi yang dilakukan, namun dalam kesunyian itu, selalu ada suara-suara yang menyerukan agar nasib petani diperjuangkan di negeri ini.

Persoalan pertanian di Indonesia seperti tak pernah kujung usai dengan dilema, kontroversi atau hal-hal yang paradoks dengan klaim sebagai negara agraris.

Secara geografis, Indonesia memiliki fakta dengan luasnya lahan yang subur dan bisa menjadi alat produksi seperti cita-cita Soekarno dalam konsep Marheinismenya.

Indonesia juga memiliki orang-orang terdidik dan menguasai pertanian. Mereka bahkan banyak menemukan jenis-jenis tanaman baru yang bisa diolah untuk meningkatkan perthanan pangan. Tetapi, aneh bin ajaib, sektor pertanian kita hingga saat ini seolah hanya sebuah ilusi yang tidak nyata, seolah hanya sebuah mitos yang membesarkan hati.

Dalam kesempatan ini, KoranOpini.com melakukan wawancara dengan seorang aktifis Indonesia Human Rights of Social Justice (IHCS), Gunawan. IHCS selama ini dikenal aktif memberikan kontrol dan advokasi terhadap pelbagai kebijakan agraria, pertanian dan tambang.

Haerul Mustakim, Reporter KoranOpini.com melaporkan hasil wawancaranya bersama Direktur Eksekutif IHCS, Gunawan.
   
T: Ada wacana tentang akan diadakannya Kementrian Agraria oleh presiden dan wakil presiden terpilih, menurut Mas Gun apakah kementrian ini akan berjalan efektif?

J: Kementerian Agraria tidak akan efektif apabila tidak dilakukan reposisi tugas dan kewenangan Kemenhut dan Kemenesdm. Karena di dalam UU PA 1960 yang dimaksud agraria adalah bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi Kemen Agraria harusnya mengkoordinir Kemenhut, Kemen ESDM , Kemen Maritim, Kemen Kedaulatan Pangan dan Kemen Pemberdayaan Desa

T: Menurut Mas Gun, apakah Indonesia masih bisa menjadikan pertanian sebagai alat produksi yang utama?

J: Seharusnya bisa, mengingat mayoritas penduduk di pedesaan adalah petani dan sumber agraria dan sumber pangan yang melimpah

T:  Bagaiman caranya? Dengan mengubah berbagai regulasi yang protektif atau bagiamana?

J: Membuat pembaruan hukum dalam rangka pembaruan agraria. Produk hukum terkait agraria harus mengacu kepada uupa 1960. Peraturan perundangan terkait pangan dan petani mesti mengadopsi hak atas pangan dan hak asasi petani;
   
T: Apakah Indonesia masih relevan untuk disebut sebagai negara agraris dan masih layakkah masyarakatnya menopangkan hidupnya kepada pertanian?
   
J: Masih dan harus, syaratnya laksanakan reforma agraria;
   
T: Apa itu reforma agraria?
   
J: Pembaruan struktur penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria dalam rangka kemakmuran rakyat, keadilan sosial dan kesatuan tanah-air-rakyat dalam kehidupan berbangsa;
   
T: Apa terobosan yang terbaru dalam Sistem budidaya tanaman Indonesia, dengan fakta alam dan politik Indonesia yang kurang mendukung akhir-akhir ini?
   
J: Dukung kemampuan petani dalam berkreasi untuk merespon     perubahan    
iklim dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
   
T: Bagimana contoh konkretnya?
   
J: Pemenuhan dan perlindungan hak-hak petani pemulian benih dengan dukungan akses kepada tanah,air, teknologi

T: Perlukah regulasi, untuk menjaga hak-hak petani? Kalau iya, bentuknya seperti apa?. Ada kasus di Sumatera seorag petani mengembangkan bibit, diedarkan ke petani lain. Justru dipenjara

J: Perlu. Lewat peraturan perundangan dan instrumen Ham. Dewan Ham PBB tahun 2012 telah mengeluarkan resolusi perlunya deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan untuk melindungi petani dari praktek diskriminasi;
   
T: Mungkin bisa sedikit bercerita tentang holtikultura, sejauh ini perkembangannya seperti apa?
   
J: Di dalam UU Hortikultura telah dibatasi pemadaman modal asing di hortikultura maksimal 20%. Pasal yang mengatur itu digugat di MK. Sejumlah organisasi masyarakat mengintervensi gugatan tersebut dengan menjadi pihak terkait di dalam persidangan di MK, karena pembatasan modal asing di perbenihan hortikulura memang mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan melindungi hak asasi petani.





back to top