Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

Jogja-KoPi| DPR RI perlu mendalami fungsi hutan sebelum melakukan perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perubahan UU tersebut memerlukan kajian yang lebih dalam tentang fungsi hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga jauh dari eksplorasi.

"Kalau mau membuat UU harus tahu fungsi hutan. Kalau sudah tahu tidak masalah mau diatur parsial atau keseluruhan, yang penting bongkar dulu", kata Prof. Sofyan P Warsito, Dosen Kehutanan UGM, saat Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Rabu (12/4).

Fungsi hutan dalam UU 41/199 yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Padahal menurut Prof. Sofyan ketiga fungsi tersebut ada dalam hutan.

"Pemerintah salah membagi fungsi-fungsi hutan. Sebetulnya ketiga fungsi itu ada, tinggal pengaturannya. Terpenting fungsi ekosistemnya", tambahnya.

Fungsi produksi ada pada hutan yang mampu berproduksi setiap tahun. "Tapi jika tidak berproduksi tidak apa-apa, yang penting fungsi ekosistemnya", jelasnya.

Namun, fungsi tersebut justru tidak terlihat dalam UU 41/1999. Pengaturan hutan masih didasarkan pada provinsi, padahal Belanda sudah mencontohkan pengaturan hutan berdasarkan ekosistem.

"Pengaturan hutan seharusnya berdasarkan ekosistem bukan provinsi. Ini sudah dilakukan sejak zaman Belanda, contohnya pengaturan hutan di Cepu, Blora, Bojonegoro. Ditata menurut ekosistem, tinggi untuk perhutanan sedangkan rendah untuk pemukiman, dikarenkan mereka sudah tahu pentingnya hutan", jelas Prof. Sofyan.

Untuk itu DPR RI perlu mendalami pengetahuan hutan khususnya fungsi hutan sebelum membuat UU, sehingga hutan jauh dari eksplorasi dan tidak menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejarahan NKRI.

back to top