Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

DPR RI perlu mendalami fungsi hutan untuk perubahan UU Kehutanan

Jogja-KoPi| DPR RI perlu mendalami fungsi hutan sebelum melakukan perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Perubahan UU tersebut memerlukan kajian yang lebih dalam tentang fungsi hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga jauh dari eksplorasi.

"Kalau mau membuat UU harus tahu fungsi hutan. Kalau sudah tahu tidak masalah mau diatur parsial atau keseluruhan, yang penting bongkar dulu", kata Prof. Sofyan P Warsito, Dosen Kehutanan UGM, saat Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Rabu (12/4).

Fungsi hutan dalam UU 41/199 yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Padahal menurut Prof. Sofyan ketiga fungsi tersebut ada dalam hutan.

"Pemerintah salah membagi fungsi-fungsi hutan. Sebetulnya ketiga fungsi itu ada, tinggal pengaturannya. Terpenting fungsi ekosistemnya", tambahnya.

Fungsi produksi ada pada hutan yang mampu berproduksi setiap tahun. "Tapi jika tidak berproduksi tidak apa-apa, yang penting fungsi ekosistemnya", jelasnya.

Namun, fungsi tersebut justru tidak terlihat dalam UU 41/1999. Pengaturan hutan masih didasarkan pada provinsi, padahal Belanda sudah mencontohkan pengaturan hutan berdasarkan ekosistem.

"Pengaturan hutan seharusnya berdasarkan ekosistem bukan provinsi. Ini sudah dilakukan sejak zaman Belanda, contohnya pengaturan hutan di Cepu, Blora, Bojonegoro. Ditata menurut ekosistem, tinggi untuk perhutanan sedangkan rendah untuk pemukiman, dikarenkan mereka sudah tahu pentingnya hutan", jelas Prof. Sofyan.

Untuk itu DPR RI perlu mendalami pengetahuan hutan khususnya fungsi hutan sebelum membuat UU, sehingga hutan jauh dari eksplorasi dan tidak menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejarahan NKRI.

back to top