Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

DPR RI fokus menangani perubahan UU 41/199 Kehutanan

DPR RI fokus menangani perubahan UU 41/199 Kehutanan

Jogja-KoPi| DPR RI fokus menangani perubahan terhadap UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan menerima segala kritik dan saran secara terbuka.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan bahwa pihaknya fokus dalam menangani perubahan UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, saat Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Rabu (12/4).

"Kami fokus dalam menangani perubahan ini, semua saran dan kritik kami terima secara terbuka", tambahnya.

Selain itu, berbagai pertimbangan dari akademisi dan kampus juga diperhitungkan.

"Kampus kami jadikan tempat mengambil Ilmu. Kami perlu akademisi untuk mengurangi kekurangan kami secara SDM", ujar Edhy.

Ia menginginkn banyak diskusi yang terselenggara untuk memperbarui UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta masukan dari berbagai kalangan sehingga tercipta UU baru yang sempurna.

Selain itu, keterbukaan DPR RI juga untuk menghindari gugatan dari berbagai pihak di MK karena hutan milik banyak kalangan.

"Hutan milik banyak kalangan, dari negara hingga swasta, rakyat kecil, akademisi, maupun praktisi. Kegiatan diskusi dan keterbukaan diharapkan menghindarakan perubahan UU ini dari gugatan", kata Edhy.

back to top