Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

DPR RI fokus menangani perubahan UU 41/199 Kehutanan

DPR RI fokus menangani perubahan UU 41/199 Kehutanan

Jogja-KoPi| DPR RI fokus menangani perubahan terhadap UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan menerima segala kritik dan saran secara terbuka.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan bahwa pihaknya fokus dalam menangani perubahan UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, saat Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Rabu (12/4).

"Kami fokus dalam menangani perubahan ini, semua saran dan kritik kami terima secara terbuka", tambahnya.

Selain itu, berbagai pertimbangan dari akademisi dan kampus juga diperhitungkan.

"Kampus kami jadikan tempat mengambil Ilmu. Kami perlu akademisi untuk mengurangi kekurangan kami secara SDM", ujar Edhy.

Ia menginginkn banyak diskusi yang terselenggara untuk memperbarui UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta masukan dari berbagai kalangan sehingga tercipta UU baru yang sempurna.

Selain itu, keterbukaan DPR RI juga untuk menghindari gugatan dari berbagai pihak di MK karena hutan milik banyak kalangan.

"Hutan milik banyak kalangan, dari negara hingga swasta, rakyat kecil, akademisi, maupun praktisi. Kegiatan diskusi dan keterbukaan diharapkan menghindarakan perubahan UU ini dari gugatan", kata Edhy.

back to top