Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pungli sekolah, wali murid bayar hingga jutaan

Pungli sekolah, wali murid bayar hingga jutaan

Jogjakarta-KoPi| Pungutan liar sekolah negeri kepada peserta didik baru menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Pungutan liar sekolah melalui cara pembelian seragam hingga pemeliharaan gedung sekolah.

Para wali murid dengan terpaksa atau sukarela diwajibkan membayar tuntutan sekolah tersebut. Tak jarang para wali murid harus merogoh kocek jutaan demi kelancaran program belajar putera-puterinya di sekolah.

Menurut anggota Sarang Lidi (Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan), Yuliani menyebutkan praktek pungutan liar sekolah negeri SD,SMP, dan SMP sudah menjadi praktek tahunan. Namun sayangnya setiap tahun bukannya menurun, justru pungutan semakin naik.

Hal senada diungkapkan oleh wali murid Purnomo menyebutkan salah satu anaknya yang bersekolah di SDN Purwobinangun, Kalasan ditarik uang seragam. Pihak sekolah menawarkan seragam yang diklaim lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Pungutan SDN Purwobinangun, Kalasan sudah bertahun-tahun sejak anak saya SD sampai saat ini belum berakhir, uang seragam masih berlanjut, tanggal 11 saya coba konfirmasi, itu ibu gurunya dengan lantang itu adalah infak ,pungutan itu disebut infak, pertanyaan apakah benar itu infak,” tutur Purnomo.

Purnomo menambahkan salah satu anak buahnya, Daniel siswa SMPN 1 Berbah memliki tanggungan sekolah yang besar. “Anak buah saya, Daniel kurang dana PPDB sekitar 500 ribu, tutup tahun 50 ribu, uang kegiata agama 80 ribu, dana tata kelola 400 ribu, ECC Bahasa Iggris 330 ribu, LKS 121 ribu, rata-rata Sleman mungut yang pasti seragam, lainnya uang bangunan relatif,” imbuh Purnomo.

Yuliani anggota Sarang Lidi menegaskan pihak sekolah tidak memanfaatkan Penerimaan Siswa baru sebagai ajang bisnis. Pasalnya tunjangan saranan pembelajaran sekolah sudah menjadi tanggungan dari dana BOS.

|Winda Efanur FS|

back to top