Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Jogjakarta-KoPi| Merajalelanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri tidak memiliki dasar hukum. Bahkan berdasarkan Permendikbud No 60 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa sekolah yang memungut biaya dari peserta didik bisa terkena sanksi. Sanksi berupa pengembalian pungutan sepenuhnya, mutasi hingga tindakan administratif lainnya.

Direktur LBH Jogjakarta Amzal Wahyudin memaparkan sekolah mengambil dua jenis pungutan. Pertama, pungutan investasi berupa uang bangunan, dan reparasi taman. Kedua, uang opersional berupa uang ekstrakurikuler, dan pelatihan lainnya.

“ Sekolah negeri SD, SMP, SMA dilarang untuk memunugut biaya apapun dari komponen investasi atau kononen sekolah, soalnya sudah ada dana BOS untuk menutupi biaya di dua kompnen itu, jadi menurut kita (BLH) ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali,” papar Amzal saat konferensi pers di kantor BLH pukul 11.00 Wib.

Selanjutnya Amzal mengutip peraturan perundangan yang melarang pungutan liar sekolah seperti Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang Pedoman Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Bidang pendidikan Sarang Lidi, Yuliani menyebutkan selama ini bantuan BOS pemerintah sudah terbilang mencukupi. Dana sekolah berasal dari propinsi dan, BOS dari kabupaten masing-masing.
“ Dana BOS untuk SMA Rp 1,2 juta, untuk dana propinsi sekitar Rp 750 ribu belum juga dari BOSdanya masing-masing,” tutur Yuliani.

Yuliani juga menyanyangkan pihak sekolah kurang tranparansi tentang dana BOS di sekolah terkait. Pertemuan wali murid hanya membahas biaya operasional sekolah tidak menyinggung dana BOS yang dimiliki sekolah.

Mengenai maraknya praktek pungutan liar di sekolah negeri, saat ditemui koranopini.com pihak Disdikpora DIY belum memberikan konfirmasi.

|Winda Efanur FS|

back to top