Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Pungli sekolah melanggar Permendikbud, sekolah terancam sanksi..

Jogjakarta-KoPi| Merajalelanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri tidak memiliki dasar hukum. Bahkan berdasarkan Permendikbud No 60 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa sekolah yang memungut biaya dari peserta didik bisa terkena sanksi. Sanksi berupa pengembalian pungutan sepenuhnya, mutasi hingga tindakan administratif lainnya.

Direktur LBH Jogjakarta Amzal Wahyudin memaparkan sekolah mengambil dua jenis pungutan. Pertama, pungutan investasi berupa uang bangunan, dan reparasi taman. Kedua, uang opersional berupa uang ekstrakurikuler, dan pelatihan lainnya.

“ Sekolah negeri SD, SMP, SMA dilarang untuk memunugut biaya apapun dari komponen investasi atau kononen sekolah, soalnya sudah ada dana BOS untuk menutupi biaya di dua kompnen itu, jadi menurut kita (BLH) ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali,” papar Amzal saat konferensi pers di kantor BLH pukul 11.00 Wib.

Selanjutnya Amzal mengutip peraturan perundangan yang melarang pungutan liar sekolah seperti Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang Pedoman Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Bidang pendidikan Sarang Lidi, Yuliani menyebutkan selama ini bantuan BOS pemerintah sudah terbilang mencukupi. Dana sekolah berasal dari propinsi dan, BOS dari kabupaten masing-masing.
“ Dana BOS untuk SMA Rp 1,2 juta, untuk dana propinsi sekitar Rp 750 ribu belum juga dari BOSdanya masing-masing,” tutur Yuliani.

Yuliani juga menyanyangkan pihak sekolah kurang tranparansi tentang dana BOS di sekolah terkait. Pertemuan wali murid hanya membahas biaya operasional sekolah tidak menyinggung dana BOS yang dimiliki sekolah.

Mengenai maraknya praktek pungutan liar di sekolah negeri, saat ditemui koranopini.com pihak Disdikpora DIY belum memberikan konfirmasi.

|Winda Efanur FS|

back to top