Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Pendidikan anak-anak Moro-Moro terancam

Siaran Press

Moro-Moro- KoPi- Ratusan anak-anak sekolah di Moro-Moro Register 45, Mesuji Lampung tampaknya harus menghadapi perlakuan yang tak adil dan diskriminatif. Konflik agraria yang tak kunjung usai menyebabkan anak-anak di wilayah Moro-Moro terus-menerus berada dalam situasi yang rentan.

Humas PPMWS, Eko Badai, mengatakan, beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa Kepala Dinas Pendidikan Mesuji mewacanakan tahun ajaran baru sekolah-sekolah dasar  yang berada di wilayah Moro-Moro tidak boleh lagi menginduk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Mesuji. Hal ini berarti bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji secara sistematis berupaya menghambat pendidikan bagi anak-anak di Moro-Moro.

Bila ini terjadi, ratusan anak dipastikan akan terancam putus sekolah. Informasi ini sendiri menurutnya telah beredar di masyarakat Moro-Moro. Kami,Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) mempertanyakan informasi ini, apabila benar adanya maka hal tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi,UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak,kata Eko.

Kami berharap hal ini tidak akan terjadi,ungkap Eko. Hak Untuk Mendapat Pendidikan adalah hak setiap anak dan hal tersebut diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Kami memandang konflik agraria yang terjadi seharusnya tidak menghambat hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kami berharap tindakan-tindakan anti konstitusi dan peraturan perundang-undangan ini tidaklah terjadi,bukankah wajib belajar adalah program pemerintah,dan selama ini penyelenggaraan pendidikan di Moro-Moro tidak pernah bermasalah,tanya Eko.

Sejauh ini ada tiga sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama di wilayah Moro-Moro.Sekolah-sekolah ini menjadi tumpuan bagi ratusan anak-anak moro-moro untuk mendapatkan pendidikan selama lima belas tahun terakhir. Sekolah-sekolah yang dibangun swadaya oleh masyarakat ini telah melahirkan ratusan alumni,beberapa diantaranya bahkan telah berhasil masuk p‎erguruan tinggi.

Humas PPMWS

back to top