Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Krisis Moral dan Etika Bangsa Indonesia Masih Sulit Dikendalikan

Krisis Moral dan Etika Bangsa Indonesia Masih Sulit Dikendalikan

Bantul-KoPi| Semakin masifnya korupsi politik yang terjadi di Indonesia, seperti kasus anggota DPRD kota Malang yang 41 dari 45 anggotanya menjadi tersangka korupsi. Menjadikan krisis moral dan etika yang dialami oleh bangsa Indonesia ini masih sulit untuk dikendalikan. Kondisi tersebut tak lepas dari peran elit parpol, birokrasi dan sektor swasta yang contohnya seperti 100 warga negara menguasai 55 persen kekayaan negara.

Hal tersebut disampaikan Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum dalam Kuliah Perdana Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (29/9) di Ampiteater Pasacasarjana UMY lantai 4. Kuliah perdana yang bertajuk "Jelang Pilpres 2019 : Membangun Keadaban Politik Berkemajuan" tersebut diikuti oleh mahasiswa baru Pascasarjana UMY Tahun Akademik 2018/2019.

Dalam pemaparannya Busyro mengatakan, korupsi politik yang terjadi di Indonesia adalah dengan mengincar pembangunan infrastuktur, pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan nasional dan daerah.

"Menguatnya korupsi politik tersebut karena sudah dalam bentuk corruption by desaign. Melalui Raperda/Perda, RUU, UU dan kebijakan yang koruptif. Selain itu juga melalui praktik politik uang dalam pilkada dan pemilu. Sehingga menjadikan hal-hal tersebut sebagai produk yang membunuh moralitas konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia," paparnya.

Puncak korupsi politik dan korupsi demokrasi tersebut juga terjadi dalam bentuk praktik sistem "ngijon", seperti dalam sejumlah kasus korupsi anggota DPR RI. "Contohnya ya seperti kasus di Kota Malang. Dimana 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka korupsi.

Kemudian sistemisasi, strukturasi dan masifikasi korupsi birokrasi nasional dan daerah, seperti pada pertengahan tahun 2018 dimana ada 97 kepala daerah tingkat I dan II yang berstatus tersangka/terdakwa di KPK. Dengan obyek korupsi Dana APBD/P, Otonomi Khusus, Infrastruktur dan perizinan RT/RW, serta pertambangan," imbuh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010-2011.

Selain itu, sistem politik yang terjadi di Indonesia membuat orang diperbudak oleh nafsu kekuasaan, yang berujung pada penghalalan segala cara untuk mewujudkan segala ambisinya. Maka dari itu Busyro menekankan kepada para mahasiswa Pascasarjana sebagai perwakilan insan yang berilmu untuk menjaga diri dari seretan arus perbudakan nafsu kekuasaan.

"Tanggung jawab orang berilmu sangat berat, karena ilmu bisa menjadi malapetaka jika ilmu itu tidak memiliki kualitas, seperti kualitas keberpihakan. Tak jarang kemudian banyak orang yang tidak mengamalkan ilmunya, hanya untuk memenuhi ambisinya (tidak sesuai dengan konsentrasi studi, red)," ujar Dosen Universitas Islam Indonesia ini lagi.

Busyro kembali mengatakan bahwa setiap insan politik harus memiliki dasar yang kuat sehingga dia mampu mengemban tugasnya dan terhindar dari penyimpangan. Surat Al Ma'un dan Al Balad bisa menjadi acuan yang paling dasar, karena berdasarkan peradaban kemajuan politik di Indonesia saat ini seakan telah melupakan nilai-nilai penting baik agama, sosial, dan kemanusiaan.

Sementara untuk mewujudkan keadaban politik berkemajuan, Busyro merekomendasikan untuk diterapkannya mata kuliah yang mendukung bagi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah. "Perlu agenda setting untuk revitalisasi perguruan tinggi dalam orientasi pembangunan nasional berspirit politik. Perlu mata kuliah Ideologi Pembangunan Perspektif Keadilan Sosial dan kajian pendalaman Buku Manhaj Gerakan Muhammadiyah," pungkasnya. (Habibi)

back to top