Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Kadin Pendidikan Kota Yogyakarta harus jelaskan penolakan anak disabilitas

Kadin Pendidikan Kota Yogyakarta harus jelaskan penolakan anak disabilitas
Jogja-KoPi| Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY (KPPHPD) melalui Setia Adi Purwata mengabarkan bahwa satu lagi anak dengan kebutuhan khusus ditolak oleh sekolah di Bantul. Menurutnya, masih banyak sekolah umum yang menolak anak disabilitas menjadi muridnya. Untuk itu, KPPHDP DIY meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kasus penolakan itu dianggap merobek regulasi yang sudah dibuat pemerintah sendiri.
 
Hal itu berkaitan dengan kasus penolakan SD Blunyah Rejo 1 dan SD Bangun Rejo 2 di Bantul terhadap anak disabilitas, meskipun anak tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak lainnya.
Menurut Setia Adi, SD Blunyah 1 ketika dikonfirmasi oleh KPPHPD menyatakan tidak menolak tapi menyarankan agar ke SD Blunyah 2, karena SD Blunyah 1 belum memiliki Guru Pemdamping Khusus (GPK) dan belum ada peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara SD Bangun Rejo 2 sudah memilikinya.
 
Sementara itu SD Bangun 2 melalui penjelasan Asisten Komite yang diutus mengatakan bahwa R dianggap tidak memenui syarat dan disarankan untuk sekolah di sekolah luar biasa. Hal itu dibantah keras Ibu E sebagai orang tua R. Menurutnya anaknya memiliki kemampuan standar seperti berhitung. 
 
Menanggapi kasus ini, KPPHDP berpendapat bahwa hak atas pendidikan dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yang tidak seorangpun dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak tersebut. 
 
" Kami merujuk pada Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya harus dilakukan secara inklusif oleh setiap penyelenggara pendidikan sehingga sudah menjadi tugas penyelenggara pendidikan untuk menerima anak dari berbagai macam latar belakang dan kondisi (berkebutuhan khusus/difabel/penyandang disabilitas).
 
"Pasal 4  ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagaman, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa  penyelenggara pendidikan tidak boleh membatasi kesempatan anak yang akan  diterima sebagai peserta didik karena alasan kebutuhan khususnya/dfabilitas/disabilitas.
 
Kemudian  Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas”, yang diperkuat dengan Deklarasi  Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Pendidikan Inklusi, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  pada tanggal 12 Desember 2014, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa penyelenggara Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak boleh menolak seorang anak  menjadi peserta didik karena alasan ia seorang anak berkebutuhan khusus (difabel/ penyandang disabilitas).
 
Dan kemudian merujuk pada pernyataan penyelenggara pendidikan (sekolah) yang  tidak menolak  anak berkebutuhan khusus (difabel/ penyandang disabilitas) tetapi menyarankan ke sekolah lain, menurut pendapat Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk penghalusan dari sikap penolakan, bentuk menghindar dari tanggung jawab, serta  kewajiban yang dapat mengarah pada tindakan melanggar hak asasi penyandang disabilitas."
 
 
back to top