Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

FGD Revisi RUU No 16 1992 tentang Karantina Hewan di UGM

FGD Revisi RUU No 16 1992 tentang Karantina Hewan di UGM

Jogjakarta-KoPi| Fakultas Kehutanan UGM mengadakan FGD revisi Rancangan Undang-Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Dalam aplikasinya UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan saat ini memiliki banyak kekurangan. Kelemahan terletak pada konten produk perundangan yang tidak sesuai dengan tantangan globalisasi.

Untuk mencapai diskusi yang insentif turut hadir dalam jaring FGD pendapat RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini, Tim dari Komisi IV DPR RI, Drs. H. Multazam dan Titik Soeharto.

Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Satyawan Pudyatmoko mengharapkan jaring pendapat revisi RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan akan menjawab persoalan seputar RUU Karantina.

"Revisi UU No 16 Tahun 1992 ini bila disahkan nanti menjadi UU yang memperkuat fungsi Badan Karantina Nasional yang berada di bawah pengawasan Presiden secara lansung," tutur Dr. Satyawan saat sambutan FGD RUU Karantina, Ikan dan Hewan di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM pukul 11.00 Wib.

Pasalnya selama ini kinerja Badan Karatina terbagi dalam dua lembaga yakni Pemeriksaaan Karantina Pertanian dan Karantina Ikan.

Sehingga untuk optimalisasi karantina sangat perlu adanya Badan Karantina Nasional.

Seperti yang disampaikan oleh Prof. Drh. Widya Asmara dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, " Hal ini masuk kewenangan karantina hewan, ini masuk karantina tumbuhan jadi adanya saling lempar, maka sangat perlu Badan Karantina Nasional yang terintegrasikan."|Winda Efanur FS|

 

back to top