Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Diskusi Feminisme dan Ketahanan Nasional di Unesa

Diskusi Feminisme dan Ketahanan Nasional di Unesa
Surabaya-KoPi| Diskusi publik bertema Feminisme dan Ketahanan Nasional sukses di kelas Kajian Budaya Unesa, Selasa,(12/5). Pembicara dalam diskusi ini, Jaleswari Pramodhawardani (Peneliti LIPI, anggota Seskab Presiden Jokowi) dan Moh. Mudzakkir (co-Founder Indonesian Review of Book dan Dosen Unesa). Moderator diskusi,  Ardhie Raditya (Dosen Unesa dan Redaktur Antitesis KoranOpiniCom). Diskusi ini diselenggarakan oleh Prodi Sosiologi FIS Unesa, Jurnal Online Paradigma (IRB) dan KoranOpiniCom.
 
Menurut Ardhie, isu-isu seputar feminisme sudah biasa didiskusikan di kampus, tetapi bila berkaitan dengan ketahanan nasional jarang dibicarakan. Padahal kajian itu berada di seputar lingkungan hidup sehari-hari.
 
"Kebutuhan akan rasa aman dan menciptakan relasi sosial yang bernilai keadilan serta saling memanusiakan merupakan imajinasi kolektif bangsa ini", ujar Ardhie. 
 
Jaleswari sebagai pembicara utama berpendapat, bahwa kaum perempuan sering menjadi objek kultur patriakhi. Posisi kerjanya hanya sebagai pelayan laki-laki di ranah domestik, seperti di sumur, dapur, dan kasur. Karena itu, lapangan kerja juga sangat mendesak untuk memberikan  akses yang seluas-luasnya bagi para perempuan agar mereka mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi, minimnya kesadaran gender di dunia kerja justru menciptakan dominasi lanjutan bagi para perempuan di ranah publik.
 
"Dalam institusi militer misalnya, masih jarang perwira perempuan yang memegang posisi komando tertinggi. Jikapun menduduki jabatan taktis di kemiliteran, mereka juga harus melakukan kerja ekstra agar kinerjanya dapat dilihat atasan dan komandannya. Feminisme is extra power," kata Dhani, sapaan akrab Jaleswari.
 
 "Jadi, perempuan di ranah publik mengalami dominasi dan hegemoni kultur patriarkhi yang berlapis-lapis." Tambahnya. 
 
Sementara itu Mudzakir, sebagai pembicara pendamping lebih mengungkap pada sisi lain. Menurutnya, tidak hanya di lingkup pekerjaan dan rumah tangga saja, nasib perempuan juga sering disubordinatkan dalam lingkup pertemanan. Mereka merasa bangga jika mendapatkan kekasih dan pasangan hidup yang berprofesi sebagai anggota militer. Paling tidak, rasa aman diri dan keluarganya bisa terjamin. Tetapi, tidak semua orang bisa menjadi anggota militer. Mereka harus mengikuti rangkai tes yang sangat ketat. Meski secara fisik bagus, belum tentu bisa lolos tes. Karena, pertimbangan psikis dan kognitif juga sangat diperhitungkan. 
 
"Maka, mereka yang tidak lolos tes masuk untuk menjadi anggota militer, biasanya melanjutkan kuliah di kampus ternama, dan melampiaskannya dengan menjadi menwa (resimen mahasiswa)" tutur Mudzakkir. 
  
Dalam sesi Tanya jawab, pertanyaan dan penyataan menarik muncul dari para peserta diskusi. Salah satunya, Fisca, mahasiswa Sosiologi Unesa dan Redaksi Jurnal Paradigma, jurnal online sosiologi Unesa. Baginya, dengan mengguritanya gaya hidup konsumtif produk-produk kosmetik, berarti akan merubah citra diri anggota militer perempuan, dari berwajah sangar menjadi lebih feminim. Sehingga, citra institusinya akan lebih baik dari sebelumnya. 
 
"Bagaiamana dengan perubahan penampilan para anggota militer perempuan, seperti polisi cantik misalnya. Meskipun polisi sering diisukan sebagai "non militer", tapi seragam yang sama diantara anggotanya dan cara berdandan yang sama dikalangan polwannya menunjukkan adanya perubahan citra institusi militerisme mereka belakangan ini bukan ?" Demikian lontar Fisca. 
 
"Jangan-jangan ketidakberdayaan perempuan di banyak ranah itu bukan hanya menguatnya kultur patriarkhi, melainkan efek massif dari kapitalisme global di negeri ini." Kata Adji setelah Fiska.
 
Menanggapi dua pernyataan dan pertanyaan itu, Jaleswari mengatakan bahwa persoalannya bukan terletak pada perubahan citranya atau konspirasi kapitalisme global. Melainkan pada cara pandang kita terhadap hubungan sosial yang memberdayakan kaum perempuan dan prinsip keadilan berbasis gender. 
 
"Kita seringkali menggunakan cara berpikir yang konspiratif, mengkait-kaitkan dengan kapitalisme global. Sementara, detail-detail dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam relasi sosial kita, yang sering memandang perempuan sebagi objek semata, justru sering terabaikan untuk disuarakan. Bahkan, institusi pendidikan tinggi kita juga turut melanggengkan ideologi militerisme itu. Dengan cara penyeragaman, baik dalam hal pakaian ataupun cara pandang hingga prosedur pelayanan. Tentu ini sangat aneh bukan ? "  
 
Menurut Mudzakir,  Ideologi politik dalam sistem pemerintahan kita juga bisa menjadi akar penyebab massifnya ideologi militerisme, hingga ke ranah keluarga. Pemimpin dengan latar belakang militer atau yang dibesarkan dalam lingkungan militer, akan terbawa ke alam sadarnya saat menentukan kebijakan nasionalnya. 
 
"Harus diakui bahwa bangsa ini memiliki trauma yang panjang terhadap cara-cara represifitas militer di masa orde baru. Hingga, alam bawah sadar kita lebih suka menggunakan cara cepat sebagaimana dilakukan pemerintah orba demi melaksanakan dan mensukseskan berbagai program kebijakan politiknya. Dan ini juga merambah ke dalam institusi pendidikan tinggi kita yang sejatinya sebagai ruang reflektifitas moral dan berkesadaran kritis," jelas Mudzakkir. 
 
Pada akhir diskusi yang menarik ini, Ardhie Raditya membuat kesimpulan dengan mengutip perspektif psikoanalisis. 
 
"Laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya sama-sama memiliki kekurangan. Karena itu, keduanya harus saling bekerja sama dan berbagi hidup secara seimbang dan berimbang dengan prinsip kemanusiaan. Agar, mereka bisa menyandang status sebagai manusia. Kira-kira begitu pesan Lacan" |Ara
 
 
back to top