Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

UU Perlintan sudah jatuh tempo, serikat petani belum berniat menggugat

UU Perlintan sudah jatuh tempo, serikat petani belum berniat menggugat

Jakarta-KoPi| Adanya UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU Perlintan merupakan proses panjang perjuangan para petani. Namun hingga menginjak dua tahun belum ada gelagat pengesahan UU tersebut. Padahal sejak diundangkan tahun 2013 lalu, dalam jangka waktu 2 tahun belum disahkan pihak petani berhak menggugat pemerintah.

Sejauh ini asosiasi petani masih mengikuti berbagai prosedur pemerintah dengan membahas perturan pendukung UU Perlintan. Upaya ketegasan sikap asosiasi petani masih sebatas mendorong pemerintah. Belum ada wacana menggugat pemerintah terkait penerapan UU Perlintan.

“(Rencana menggugat pemerintah) Akan kita pelajari, akan kita lihat bagaimana nanti,” kata Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Gunawan belum ada rencana untuk menggugat pemerintah.

Henry menambahkan pengamatannya sampai saat ini belum merujuk kepada perundangan khusus tersebut. Masih menyoal dengan persiapan-persiapan UU Perlintan misalnya di Kementrian Pertanian masih membahas organisasi tani.

Sementara Direktur IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan tengah berupaya menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan UU tersebut.

“Presiden, menteri pertanian, gubernur dan bupati harus segera membikin aturan pelaksana turunan dari UU Perlintan. Menteri agraria dan tata ruang harus segera menginventarisir obyek-obyek tanah yang bisa diredistribusikan kepada petani dan bank bank bumn segera membentuk unit pertanian,” tulis Gunawan melalui email. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next