Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

UU Perlintan sudah jatuh tempo, serikat petani belum berniat menggugat

UU Perlintan sudah jatuh tempo, serikat petani belum berniat menggugat

Jakarta-KoPi| Adanya UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU Perlintan merupakan proses panjang perjuangan para petani. Namun hingga menginjak dua tahun belum ada gelagat pengesahan UU tersebut. Padahal sejak diundangkan tahun 2013 lalu, dalam jangka waktu 2 tahun belum disahkan pihak petani berhak menggugat pemerintah.

Sejauh ini asosiasi petani masih mengikuti berbagai prosedur pemerintah dengan membahas perturan pendukung UU Perlintan. Upaya ketegasan sikap asosiasi petani masih sebatas mendorong pemerintah. Belum ada wacana menggugat pemerintah terkait penerapan UU Perlintan.

“(Rencana menggugat pemerintah) Akan kita pelajari, akan kita lihat bagaimana nanti,” kata Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Gunawan belum ada rencana untuk menggugat pemerintah.

Henry menambahkan pengamatannya sampai saat ini belum merujuk kepada perundangan khusus tersebut. Masih menyoal dengan persiapan-persiapan UU Perlintan misalnya di Kementrian Pertanian masih membahas organisasi tani.

Sementara Direktur IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan tengah berupaya menuntut pemerintah untuk segera melaksanakan UU tersebut.

“Presiden, menteri pertanian, gubernur dan bupati harus segera membikin aturan pelaksana turunan dari UU Perlintan. Menteri agraria dan tata ruang harus segera menginventarisir obyek-obyek tanah yang bisa diredistribusikan kepada petani dan bank bank bumn segera membentuk unit pertanian,” tulis Gunawan melalui email. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next