Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Jogjakarta-KoPi| Wakil ketua DPD Golkar Jogja, Jhon Skeban menganggap usulan dana aspirasi DPR tidak memilki alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Selama ini telah jelas koridor DPR untuk menjalankan fungsi lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif.

“DPR mestinya tetap konsisten pada posisinya sebagai lembaga legislatif yang membuat perundang-undangan, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu lembaga DPR tidak mengalihkan fungsinya sebagai lembaga eksekutif”, ujarnya saat ditemui di kantor DPD Golkar di DIY.

Bila usulan dana aspirasi digoalkan telah mengkebiri posisi lembaga eksekutif yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan lembaga legislatif dan eksekutif.

Selain itu usulan dana 20 miliar masing-masing anggota DPR jelas-jelas telah mengabaikan mekanisme pembangunan nasional.

“Mekanisme pembangunan nasional melalui musrembang, rencana membangun itu diputuskan dan dibahas oleh masyarakat sendiri. Program-program ini diteruskan oleh pemerintah, dana diharapkan dapat memecahkan persolan masyarakat”,papar Jhon.

Jhon juga mengkritisi usulan dana 20 miliar justru akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Pasalnya bila dibandingkan dengan daerah lain jumlah anggota DPR terbanyak berada di Jawa, otomatis dana hanya memusat di Jawa.

“Pemerintah dalam hal ini presiden harus mencermati secara bijak. Pemerintah harusnya tidak serta merta mengaggapi dan tidak melaksanakan usulan itu demi keadilan, pemerataan dan meniadakan ketimpangan pembangunan”, tegas Jhon. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next