Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Usulan dana aspirasi, upaya DPR mengkebiri pemerintah

Jogjakarta-KoPi| Wakil ketua DPD Golkar Jogja, Jhon Skeban menganggap usulan dana aspirasi DPR tidak memilki alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Selama ini telah jelas koridor DPR untuk menjalankan fungsi lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif.

“DPR mestinya tetap konsisten pada posisinya sebagai lembaga legislatif yang membuat perundang-undangan, menyusun anggaran dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu lembaga DPR tidak mengalihkan fungsinya sebagai lembaga eksekutif”, ujarnya saat ditemui di kantor DPD Golkar di DIY.

Bila usulan dana aspirasi digoalkan telah mengkebiri posisi lembaga eksekutif yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan lembaga legislatif dan eksekutif.

Selain itu usulan dana 20 miliar masing-masing anggota DPR jelas-jelas telah mengabaikan mekanisme pembangunan nasional.

“Mekanisme pembangunan nasional melalui musrembang, rencana membangun itu diputuskan dan dibahas oleh masyarakat sendiri. Program-program ini diteruskan oleh pemerintah, dana diharapkan dapat memecahkan persolan masyarakat”,papar Jhon.

Jhon juga mengkritisi usulan dana 20 miliar justru akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Pasalnya bila dibandingkan dengan daerah lain jumlah anggota DPR terbanyak berada di Jawa, otomatis dana hanya memusat di Jawa.

“Pemerintah dalam hal ini presiden harus mencermati secara bijak. Pemerintah harusnya tidak serta merta mengaggapi dan tidak melaksanakan usulan itu demi keadilan, pemerataan dan meniadakan ketimpangan pembangunan”, tegas Jhon. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next