Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bermasalah

Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bermasalah

Jakarta-KoPi| Sejumlah NGO dan LSM yang berfokus pada isu lingkungan dan anggaran melakukan konferensi pers di Cafe PHOENAM Casablanca  Jl. KH. Abdullah Syafi'ie Kav. 4, Tebet – Jakarta (17/2).

Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS mewakili sejumlah LSM tersebut menjelaskan pokok persoalan yang harus menjadi perhatian bersama berkaitan dengan 'UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan'.

Menurut Gunawan, undang-undang ini masih jauh dari harapan yang dapat memperbaiki sistem perkebunan dan perlindungan petani kecil serta tidak mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan yang lebih baik. Permasalahan Konstitusional Undang-Undang No. 39 tentang Perkebunan antara lain:

1. Pasal 12 dan 13 UU Perkebunan berpotensi melanggar hak masyarakat adat karena mengatur musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat yang tanahnya akan dipergunakan untuk usaha perkebunan harus sesuai dengan peraturan perundangan dan masyarakat adat ditetapkan dengan peraturan perundangan.

Pertama, pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya berupa penghormatan terhadap hukum adat yang telah mengatur bagaimana musyawarah harus dilakukan.

Kedua, beda konsep antara penetapan dan pengakuan.

Negara memilki kewajiban untuk memberikan pengakuan dalam bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat. Ketiga. UUD 45 memandatkan pengaturan masyarakat adat lewat undang-undang. Problemnya undang-undang masyarakat adat masih berupa RUU, yang ironisnya kini tidak masuk prioritas Prolegnas 2015.

2. Pasal 27, 29, dan 30 UU Perkebunan berpotensi melanggar hak petani pemulia benih karena mewajibkan ijin dalam pencarian sumber daya genetik dan pengembangan benih. Padahal putusan mahkamah konstitusi dalam perkara pengujian uu sistem budidaya tanaman telah menyatakan pengaturan seperti tersebut tidak boleh diperlakukan untuk pertanian keluarga skala kecil.

3.Pasal 55 UU Perkebunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas siapa yang tidak sah mengerjakan lahan perkebunan:

Pertama, siapa tidak sah harus dilihat konteks sejarahnya. Kedua, di dalam UU Perkebunan sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak punya izin, tapi tidak karena tidak punya hgu, padahal izin bukanlah hak atas tanah.

Ketiga, UU Perkebunan mengatur masa penyesuaian 1 tahun untuk perusahaan penanaman dalam negeri dan hingga hgu berakhir untuk penanaman modal asing. Pertanyaannya jika terjadi sengketa tanah siapa yang tidak sah.

NGO dan LSM ini antara lain SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), Sawit Watch, Green Peace, SPI (Serikat Petani Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran).| E Hermawan

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next