Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Tuntutan kenaikan upah buruh Jatim tak rasional

Tuntutan kenaikan upah buruh Jatim tak rasional
Surabaya - KoPi| DPRD Provinsi Jawa Timur menilai tuntutan buruh tentang kenaikan upah minimum kabupaten/kota yang mencapai 30 persen tidak rasional.
 

Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian di Indonesia sedang lesu. Menguatnya nilai dollar terhadap rupiah dan maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di sejumlah perusahaan merupakan indikatornya. Selasa (1/9) kemarin, ratusan buruh Jawa Timur yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK.

Anggota DPRD Jatim, Badrut Tamam Rabu (2/9) mengatakan para buruh harus realistis dalam menyampaikan tuntutannya, terutama terkait kenaikan UMK. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dan merumahkan karyawannya. Badrut Tamam mengatakan, seharusnya buruh menuntut jaminan agar mereka tetap dapat bekerja di tengah kondisi sulit ini.

"Sangat tidak mungkin memaksa pengusaha menaikkan UMK di tengah kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Untuk itu para buruh harus rasional dan jangan memaksakan kehendaknya dengan terus melakukan aksi demo. Itu bukan langkah yang tepat. Sebaiknya para buruh duduk bersama dengan pemerintah dan pengusaha untuk mendapatkan solusi terbaik dengan tidak merugikan pengusaha maupun buruh," tegas Badrut Tamam.

Sementara itu, Anggota DPRD Jatim lain, Suli Daim menegaskan kondisi ekonomi yang terus melemah mengakibatkan banyak perusahaan yang mulai melakukan efisiensi. Tidak hanya pada biaya produksi, tapi juga sampai pengurangan karyawan. Hal inilah yang seharusnya lebih diperjuangkan para buruh, yaitu mengamankan posisinya. Buruh harus memastikan adanya  jaminan mereka dapat tetap kerja dan tidak menjadi korban PHK. 

"Bukan malah mendesak kenaikan UMK dengan kondisi ekonomi yang terpuruk seperti saat ini. Sangat tidak mungkin meminta pengusaha menaikan UMK," tegas Suli Daim.

Menurut masukan Disnakertrans Jatim, UMK yang berlaku tahun 2015 sebenarnya diberlakukan pada 2016. Namun buruh ngotot agar UMK tersebut dibelakukan pada 2015, dengan segala konsekuensi hingga pada 2016. Namun belum sampai 2016, para buruh sudah kembali mengajukan UMK.  

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next