Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Tolak 'matahari kembar' tubuh POLRI, tolak BG jadi Wakapolri

Tolak 'matahari kembar' tubuh POLRI, tolak BG jadi Wakapolri

Jogjakarta-KoPi| Lagi-lagi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendapatkan kritik tajam dari masyakarat Yogyakarta. Ditengah kesibukan Presiden Jokowi di KAA, secara diam-diam POLRI melantik Komjen Budi Gunawan sebagai  Wakapolri.

Kemelut sudah disulut setelah Keputusan Hakim Sarpin terhadap tersangka BG yang dinilai kontroversial. Hingga masyakarat kembali dikejutkan atas pelantikan tertutup BG sebagai Wakapolri oleh Kapolri Badruddin Haiti.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta menyatakan sikap dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Koordinator Jogja Police Watch (JPW), Baharudin Kamba, menyatakan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) melanggar Perpres Nomor 52 ayat 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan kepangkatan pada Perwira Tinggi bintang dua ke atas ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

"Pengangkatan BG sebagai Wakapolri ditentukan sendiri oleh internal Polri tanpa konsultasi pada Presiden yang mengurus KAA. Tentu Presiden seharusnya bertanggung jawab atas pelantikan BG yang tidak sesuai prosedur Perpres," Ujar Baharuddin pada Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Kantor Pukat UGM.

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat menolak BG karena BG diindikasi memiliki kedekatan dan keterlibatan dalam politik praktis pada Pilpres 2014. Seharusnya seluruh anggota Polri adalah orang-orang yang netral dan professional.
“Baik Kapolri ataupun Presiden merupakan petugas Rakyat bukan Petugas Partai, mereka digaji oleh APBN yang berasal dari pajak rakyat. Mereka ditugaskan untuk melayani rakyat bukan melayani partai.” Ujar Zaenurrohman salah seorang penggiat anti korupsi Yogyakarta. |Luthfia Lathifatul, Winda Efanur FS|




back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next