Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Tiga menteri rebutan Freeport, Presiden harus sinkronkan mereka

Tiga menteri rebutan Freeport, Presiden harus sinkronkan mereka

Jakarta-KoPi| Kontroversi siapa, apa materi dan menteri apa yang harus memimpin serta kapan batas waktu terkait renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa terjadi karena tidak terlembagakan di bawah kepemimpinan presiden. Demikian Gunawan Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesian Human Rights Committee for Social Justice mengatakan.

Kelembagaan itu adalah sebuah Tim Renegosiasi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) dalam rangka evaluasi dan koordinasi.

Sebelum kelembagaan tersebut ada, Presiden SBY menerbitkan Keppres No 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Tim ini dipimpin Menkoperekonomian (Hatta Rajasa), dengan Menteri ESDM (Jero Wacik) selaku Ketua Harian.

Hingga pemerintahan Presiden SBY berakhir, renegosiasi Freeport belum tuntas.

Padahal UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) memandatkan setahun setelah UU Minerba diundangan KK harus disesuiakan dengan UU Minerba dan smelter harus sudah dibangun 5 tahun setelah UU Minerba diundangkan.

Pada era Presiden Jokowi, presiden menunjuk Menteri PPN/Ka Bappenas (Andrinof Chaniago) selaku ketua Tim Renegosiasi Freeport, dan Menteri ESDM (Sudirman Said) selaku ketua harian. Problemnya Andrinof kini sudah tidak di pemerintahan lagi.

Dan kini tiga menteri : Menkopolhukam, Menteri ESDM dan Menko Maritim dan Sumber Daya, sama-sama bicara tentang renegosiasi kontrak karya Freeport, akan tetapi tidak singkron.

Presiden Jokowi perlu membentuk Tim Renegosiasi, selain guna mensinkronkan para menteri dan Gubernur serta para bupati Papua, juga agar mendapatkan informasi akurat tentang renegosiasi, karena renegosiasi adalah kewajiban kontrak karya untuk disesuaikan dengan UU Minerba, bukan perpanjangan kontrak.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next