Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Terbukti, Pilkada Serentak masih belum efisien

Terbukti, Pilkada Serentak masih belum efisien
Surabaya-KoPi| Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti melihat Pilkada serentak 2015 masih belum memberikan manfaat yang berarti. Sebelumnya argumen dilakukannya Pilkada serentak adalah demi efisiensi.
 

"Kita harus lihat efektifitas Pilkada pada pemerintahan atau demokratis atau tidak. Tapi ada beberapa yang bisa saya lihat yang justru belum memenuhi prinsip efisiensi," kata Ramlan pada wartawan di Surabaya.

Salah satu hal yang diperhatikan oleh Ramlan adalah belum terjaminnya kepastian hukum. Ramlan menyatakan masih belum ada persaingan yang bebas dan adil antar pasangan calon.

"Pemilihan pasangan calon belum demokratis dan belum memenuhi hak asasi manusia. Pemilihan tidak inklusif dan tidak desentralisasi. Biarpun daerah yang mengajukan, tapi harus menunggu persetujuan atau restu dari pusat," ungkapnya.

Menurut Ramlan, seharusnya pembentuk UU mengatur pemilihan paslon secara demokratis dan ada persaingan bebas yang adil di antara calon. Pemilihan calon seharusnya bukan oleh pengurus partai, tapi oleh pemilih di tingkat daerah atau desa melalui pemilihan pendahuluan.

Banyak yang mempertanyakan mengapa dalam pilkada kali ini jumlah calon yang bersaing hanya sedikit. Kebanyakan daerah hanya memiliki 2 pasangan calon. Ramlan juga masih belum bisa memperkirakan penyebab pasti dari fenomena ini. Namun ia mengira hal ini berkaitan dengan mahar politik.

"Dalam UU sudah ada larangan untuk menerima atau memberikan imbalan dalam rangka pencalonan. Sanksinya besar sekali, yaitu dilarang ikut pemilu periode berikutnya. Jadi kelihatannya mahar politik saat ini tidak sebanding dengan ancaman sanksi yang dialami kalau ketahuan. Katanya sekarang 1 kursi bisa mencapai Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Makanya fenomena ini bukan karena tidak ada calon, tapi calonnya tidak punya duit. Ini yang terjadi kalau penentuan calon tidak demokratis," ungkapnya. 

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next