Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Jogjakarta-KoPi| “Sejak tahun 1967 Freeport telah berjalan di negeri ini selama 42 tahun, namun keuntungan freeport masih terjadi ketimpangan, keuntungan yang didapat Freeport tidak sebanding lurus dengan pemasukan yang diperoleh oleh Negara, ujar Eko Prasetyanto selaku Kordinator Lapangan gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi di nol Km Yogyakarta (28/12).

Eko Prasetyanto menambahkan PT. Freeport menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan Negara yang tidak optimal, hingga pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam hal memanipulasi data saat pelaporan pada Negara.

Selain itu BUMN sebagai perwakilan negara seolah membiarkan dengan kerusakan alam akibat penambangan Freeport, seperti rusaknya bentang alam pegunungan di Graseberg dan Erstberg.

Konflik rusaknya ekologi pun merambah pada persoalan masyarakat setempat. Warga Papua seringkali menjadi korban kemanusiaan HAM. seperti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Timika, disebabkan karena alih fungsi lahan perburuan menjadi lahan industrialisasi.

Melihat kemudharatan Freeport, Eko menegaskan bangsa Indonesia segera menasionalkan Freeport. Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan baru yang tentunya untuk memeperkuat bangsa Indonesia dalam pembagian hasil ataupun pemasukan Negara dari sebelumnya, tambah Eko. |Cucuk Armanto|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next