Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Tak ada untungnya, HMI serukan Freepot kembali ke Indonesia

Jogjakarta-KoPi| “Sejak tahun 1967 Freeport telah berjalan di negeri ini selama 42 tahun, namun keuntungan freeport masih terjadi ketimpangan, keuntungan yang didapat Freeport tidak sebanding lurus dengan pemasukan yang diperoleh oleh Negara, ujar Eko Prasetyanto selaku Kordinator Lapangan gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi di nol Km Yogyakarta (28/12).

Eko Prasetyanto menambahkan PT. Freeport menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan Negara yang tidak optimal, hingga pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam hal memanipulasi data saat pelaporan pada Negara.

Selain itu BUMN sebagai perwakilan negara seolah membiarkan dengan kerusakan alam akibat penambangan Freeport, seperti rusaknya bentang alam pegunungan di Graseberg dan Erstberg.

Konflik rusaknya ekologi pun merambah pada persoalan masyarakat setempat. Warga Papua seringkali menjadi korban kemanusiaan HAM. seperti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Timika, disebabkan karena alih fungsi lahan perburuan menjadi lahan industrialisasi.

Melihat kemudharatan Freeport, Eko menegaskan bangsa Indonesia segera menasionalkan Freeport. Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan baru yang tentunya untuk memeperkuat bangsa Indonesia dalam pembagian hasil ataupun pemasukan Negara dari sebelumnya, tambah Eko. |Cucuk Armanto|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next