Tahun 2025 Indonesia mendapatkan bonus demografi
- Written by admin
- Be the first to comment!

Sleman-KoPi| Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Sonny Sumarsono mengatakan pada semua pemimpin daerah agar lebih bersiap dalam menghadapi bonus demografi beberapa tahun ke depan. Hal ini disampaikannya pada Workshop Bonus Demografi dan Kaum Muda: Peluang, Tantangan, dan Agenda Kebijakan di Hotel East Parc,Selasa (29/8).
Berdasarkan data perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) dan analisis Badan Kependudukan, Bonus demografi atau lonjakan kenaikan angka penduduk usia produktif diperkirakan akan terjadi pada rentan tahun 2025 hingga 2035.
Sonny mengatakan pada saat terjadi bonus demografi nanti, hampir 70% penduduk Indonesia akan memiliki semangat bekerja yang tinggi atau dirasa paling produktif. Melihat fenomena ini, ia pun menuturkan kepada pemerintah daerah seperti bupati, wali kota, dan kepala daerah lainnya menyambut baik bonus ini.
"Karena pada saat itulah, usia penduduk dari yang paling muda usia 15 tahun hingga mungkin nanti menjelang usia akhir 60 annya , semangat dan tenaga mereka berada puncak maksimumnya, sehingga pemerintah perlu mengelola bonus demografi ini dengan baik,"ujarnya.
Pemimpin daerah pun diminta untuk meningkatkan segala sektor pengembangan kependudukan dari tenaga kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah untuk menyalurkan bonus demografi tersebut untuk kemajuan Indonesia.
Namun pada kenyataannya,pemimpin daerah saat ini seolah menilai fenomena ini sebagai kejadian yang biasa . Kepala daerah cenderung tidak menyambut bonus ini,mereka pun seolah tidak bereaksi dalam lonjakan penduduk usia produktif yang kelak akan terjadi 8 tahun lagi.
Sonny mengimbuhkan bahwa lonjakan penduduk ini nantinya juga dapat menjadi bumerang yang akan diterima oleh Indonesia. Pasalnya jika Pemda tidak dapat mengantasipasi bonus demografi dengan peningkatan lapangan pekerjaan,dikhawatirkan 70 % penduduk usia produktif ini akan menjadi penggangguran.
"Momentumnya adalah lonjakan penduduk ini dapat menimbulkan beban bagi negara karena mayoritas penduduknya produktif namun mereka mengganggur,"tuturnya.
Sonny pun menyimpulkan ada dua kemungkinan yang terjadi pada sikap kepala daerah saat ini. Pertama,Pemahaman soal bonus demografi ini belum merata diterima kepala di seluruh Indonesia. Kedua, banyak pemimpin sudah paham namun belum menindak lanjuti dan memanfaatkan fenomena ini.
Oleh karenanya untuk mengantisipasi masalah ini ,ia pun menekankan agar setiap kepala daerah segera membentuk dan mengikuti forum perencanaan dalam menyiapkan langkah penyiapan masyarakat usia produktif nanti. Bentuk langkahnya seperti membuat road map deteksi keahlian seseorang dan pemetaan tenaga kerja setiap daerah.
"Salah satu langkah nya adalah membuat roadmap atau pemetaan tenaga kerja setiap kabupaten,kota dan nasional serta langkah yang dibutuhkan untuk mengetahui keahlian apa saja yang dimiliki seseorang,"ucapnya.
Langkah penciptaan forum ini juga nantinya bisa meniru cara Fakultas Filsafat dan Ilmu Politik (FISIPOL) dengan mengundang sejumlah kepala daerah dari Seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah persiapan Bonus demografi. Dalam sambutannya membuka workshop,Rektor UGM,Panut Mulyono menyampaikan apresiasinya kepada FISIPOL yang menggelar acara ini.
Ia pun berharap kedepan Pemda semua daerah dapat menyiapkan pemuda yang sehat ,pintar dan Berskill tinggi.
"Bonus demografi, bagaimana menyiapkan generasi anak-anak kita menjadi lebih sehat,berskill tinggi sehingga mampu mempercepat pembangunan bangsa,"pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli
Related items
- Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya
- Menakar Keamanan Siber di Indonesia dan Langkah-langkah Pencegahan Strategis
- Mensos memimpikan gedung penelitian anak seperti di Cina
- Muhammadiyah menyatakan sikap terkait bencana lingkungan
- Pemerintah akan menambah kuota penerima bantuan sosial