Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Stop penanaman sawit!

Stop penanaman sawit!

Jogjakarta-KoPi| Dosen Fakultas Kehutanan UGM Saktiawan mengkritisi kebakaran lahan hutan gambut yang terjadi di beberapa wilayah Kalimantan saat ini bentuk pengrusakan ekosistem oleh oknum tertentu. Seharusnya ada upaya ketat mengenai perlindungan lahan gambut. Mengingat lahan gambut bersifat basah yang rentan terjadi kebakaran.

“(Hal ini terlihat) bagaimana mengoptimalkan nilai ekonomi dengan mengabaikan prinsip-prinsip ekosistem yang ada, ini menabrak hukum alam,” papar Dr. Saktiawan.

Dr. Saktiawan menambahkan sejak awal perencanaan program pemerintah satu juta lahan gambut di Kalimantan sudah ditentang keras oleh pihak UGM. Hingga kini pemerintah melihat dampak luar biasa dari kebakaran hutan gambut.

Sementara Ahli Hukum Lingkungan, Dr. Hari Supriyono menegaskan agar pemerintah menghentikan penanaman kelapa sawit. Pasalnya ketersediaan pohon kelapa sawit Indonesia saat ini sudah mencukupi.

“Stop kelapa sawit. Dengan jumlah sekitar 19 juta hektar itu sudah cukup, sudah di atas luasan yang dimilki Malaysia, tapi Malaysia produksinya jauh lebih tinggi. Ini komitmen kita yang ada aja harus kita optimalkan,” jelas Dr. Hari Supriyono.

Soal regulasi pemanfaat hutan, Dr. Hari Supriyono merekomendasikan pemerintah melakukan revisi terhadap Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Itu masyarakat berdasarkan kearifan lokal boleh membakar lahan di sampai 2 hektar, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan dimasuki oleh kalangan korporasi atas nama masyarakat mereka membayari, lebih baik pasal itu dikoreksi kembali,” pungkas Dr. Hari Supriyono.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next