Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Soal sertifikasi halal, MUI bisa kepleset..

gaulfresh.com gaulfresh.com

Jogjakarta-KoPi| Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat, Kotagede, H. Abdul Muhaimin menghimbau Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih berhati-hati ketika mengeluarkan kebijakan.

Belum lama ini MUI mengeluarkan sertifikasi halal terhadap salah satu merk kerudung. MUI memandang merk kerudung telah lulus uji laboratorium tanpa bahan gelatin babi.
Pemberian sertifikasi halal tersebut diklaim menitikberatkan pada bahan pembuatan bukan pada kerudungnya.

Namun H. Abdul Muhaimin menyatalan tidak setuju dengan keluarnya sertifikasi halal tersebut. Secara terang-terangan, Kyai Muhaimin khawatir langkah MUI tersebut justru akan menjerumuskan pada sikap komersialisasi agama.

"Komersialisasi agama, kok dihalalkan kerudung bagi saya aneh," papar Kyai Muhaimin seusai diskusi Komersialisasi Air dan Hak Rakyat atas Air di University Club UGM pada Rabu, 10 Februari 2016

Pasalnya menurut Kyai Muhaimin kebijakan sertifikasi halal belum komprehensif, cenderung mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang terjadi.

Langkah sertifikasi MUI ini seolah mengklasifikasi antara merk kerudung yang halal dan kerudung yang tidak halal." Semestinya MUI mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi, masak seolah yang halal cuma Zoya saja," pungkas Kyai Muhaimin. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next