Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Saran BPK DIY, Pemda perlu buat rencana dinamika keuangan daerah

Saran BPK DIY, Pemda perlu buat rencana dinamika keuangan daerah

Jogjakarta-KoPi| BPK RI Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang efektivitas pemerintah daerah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akural tahun 2014 dan 2015 triwulan III.

BPK DIY mengambil empat sampel entitas pemeriksaan seluruh Indonesia yang meliputi 109 pemerintah daerah, 27 pemerintah propinsi, 48 pemerintah kabupaten dan 34 pemerintah kota. Sementara untuk propinsi DIY BPK mengambil sampel Pemerintah Daerah Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kepala Perwakilan BPK DIY, Parna menjelaskan pemeriksaan terhadap SAP berdasarkan amanat UU No 17 yahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004 dan PP Nomor 71 tahun 2010 sejak tahun 2015.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya menunjukan Pemda belum melakukan persiapan secara memadai untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual,” kata Parna saat pemaparan LHP di ruang auditorium BPK DIY tanggal 5 November 2015.

Untuk memperbaiki SAP propinsi DIY, Parna menghimbau kepada Pemda DIY untuk mendayagunakan stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan dan aplikasi dari regulasi SAP pemerintahan yang akrual.

“Regulasi dan kebijakan Standar Akuntansi yang Akrual belum sepenuhnya relevan dan mutahir,” imbuh Parna.

Sehingga Parna merekomendasikan Pemda DIY dan jajaran SKPDnya untuk membuat rencana secara periodik dinamika keuangan daerah.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next