Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Rohingya bukan korban konflik agama

Rohingya bukan korban konflik agama
Surabaya - KoPi | Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Baiq Sekar Wardhani menegaskan bahwa persoalan Rohingya bukanlah konflik agama, melainkan konflik etnis. Karena itu, masyarakat harus menyikapi isu tersebut dengan bijak.
 

"Permasalahan Rohingya ini bukan konflik antara agama Islam melawan agama Buddha. Di Myanmar ada banyak penduduk beragama Islam, tapi mereka tidak mengalami diskriminasi. Hanya etnis Rohingya saja yang mengalami diskriminasi dari warga dan pemerintah Myanmar," jelas Baiq (28/5).

Ia menjelaskan, akar persoalan Rohingya terkait sejarah yang terjadi sejak ratusan tahun. Etnis Rohingnya sebetulnya berasal dari India dan Bangladesh. Mereka masuk ke Myanmar karena dibawa oleh penjajah Inggris.

"Pada tahun 1826, Inggris menguasai provinsi Arakan atau yang sekarang disebut Rakhine. Inggris mendatangkan petani Bengal untuk mengisi provinsi yang masih berpenduduk jarang tersebut," jelas Baiq.

Namun, upaya tersebut ternyata memicu konflik dengan penduduk Buddha Arakan yang menetap terlebih dulu. Apalagi, kata Baiq, Inggris juga lebih memberi keistimewaan pada penduduk Buddha daripada imigran Bengal tersebut.

Ketika terjadi Perang Dunia, Inggris pergi dari Myanmar dan Myanmar dikuasai Jepang. Sepeninggal Inggris, konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk Buddha Arakan semakin dalam, yang menimbulkan insiden berdarah.

Setelah Myanmar merdeka, warga etnis Rohingya sempat menuntut untuk memisahkan diri dari Myanmar. Namun upaya mereka gagal. "Akibatnya pada tahun 1974 pemerintah Myanmar di bawah Jenderal Ne Win mengeluarkan Emergency Immigration Act yang mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya," terang Baiq.

Hal itu lalu diperkuat dengan disahkannya aturan kewarganegaraan Myanmar (Citizenship Lawship) tahun 1982. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa warga negara Myanmar adalah salah satu kelompok etnis yang telah menetap secara permanen di wilayah Myanmar modern sebelum tahun 1823. Berdasarkan peraturan itu, ada 135 kelompok etnis yang memenuhi persyaratan tersebut. Sedangkan etnis Rohingya tidak memenuhi syarat tersebut karena mereka baru menetap di wilayah Myanmar mulai tahun 1826.

Jika memang persoalan Rohingya sudah berlangsung sejak ratusan tahun, mengapa baru muncul sekarang? Baiq menyebutkan bahwa selama ini Myanmar merupakan salah satu negara tertutup di kawasan Asia Tenggara. Setelah pemerintahan militer Myanmar mulai membuka diri, kasus Rohingya baru mulai mencuat. 

Selain itu, Rohingya hanyalah salah satu dari 135 kelompok etnis minoritas yang ada di Myanmar. Pemberitaan mengenai Rohingya selalu kalah dengan berita tentang Aung San Su Kyi, pemimpin demokrasi Myanmar. Padahal, Su Kyi sendiri disebut ikut merestui penindasan pada etnis Rohingya.

"Alasan lain, eksistensi Rohingya dianggap tidak membahayakan stablitias internasional, dan tidak ada negara besar yang terlibat. Makanya Amerika tidak memprioritaskan Rohingya dalam isu HAM mereka," tukas Baiq.

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next