Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Revisi UU MD3 berpotensi mengkerdilkan peran DPD

Revisi UU MD3 berpotensi mengkerdilkan peran DPD

Jogjakarta-KoPi| Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 92/PUU/2012 berupaya mengembalikan karakter konstitusional DPD RI dalam perspektif triparti sistem legislasi berdasarkan UUD 1945. Namun dengan adanya UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, kini telah menggeser peran DPD

Padahal legitimasi konstitusional keberadaan DPD tertuang pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, Dr. Riawan Tjandra menegaskan legitimasi DPD sangat kuat karena keangotaannya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya pasal 22 D menyatakan DPD memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR yang berkaita dengan implementasi otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keunagan daerah.

Namun dalam ranah legislasi UU MD3 dan UU P3, DPD dikondisikan tidak sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki oleh DPR.

Terutama dengan hadirmya UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai pengganti UU No. 27 tahun 2009 tidak memberikan kesetaraan bagi peranan DPD RI ssesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 92/PUU/2012.

Sementara anggota DPD RI, Ayus Setyowati mengiyakan DPD ang awalnya lahir dari rahim MD3 kini harus mengalami penyempitan kewenangan di dalam ketatanegaraan Indonesia.

“ Usul perubahan UU MD3 tidak terlepas dari suasana politik di senayan. UU MD3 yang baru disahkan bulan lalu kini mengalami revisi yang dilakukan oleh DPR, subtansi revisi ini megenai alat komposisi pimpinan alat kelengkapan DPD”, papar Ayus Setyowatisaat menghadiri FGD di UAJY Jogjakarta pukul 15.30 WIB. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next