Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Revisi UU MD3 berpotensi mengkerdilkan peran DPD

Revisi UU MD3 berpotensi mengkerdilkan peran DPD

Jogjakarta-KoPi| Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 92/PUU/2012 berupaya mengembalikan karakter konstitusional DPD RI dalam perspektif triparti sistem legislasi berdasarkan UUD 1945. Namun dengan adanya UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, kini telah menggeser peran DPD

Padahal legitimasi konstitusional keberadaan DPD tertuang pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, Dr. Riawan Tjandra menegaskan legitimasi DPD sangat kuat karena keangotaannya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya pasal 22 D menyatakan DPD memiliki hak untuk mengajukan RUU kepada DPR yang berkaita dengan implementasi otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keunagan daerah.

Namun dalam ranah legislasi UU MD3 dan UU P3, DPD dikondisikan tidak sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki oleh DPR.

Terutama dengan hadirmya UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai pengganti UU No. 27 tahun 2009 tidak memberikan kesetaraan bagi peranan DPD RI ssesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI No. 92/PUU/2012.

Sementara anggota DPD RI, Ayus Setyowati mengiyakan DPD ang awalnya lahir dari rahim MD3 kini harus mengalami penyempitan kewenangan di dalam ketatanegaraan Indonesia.

“ Usul perubahan UU MD3 tidak terlepas dari suasana politik di senayan. UU MD3 yang baru disahkan bulan lalu kini mengalami revisi yang dilakukan oleh DPR, subtansi revisi ini megenai alat komposisi pimpinan alat kelengkapan DPD”, papar Ayus Setyowatisaat menghadiri FGD di UAJY Jogjakarta pukul 15.30 WIB. |Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next