Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Rektor jual mobil buat bayar gaji pegawai...

Rektor jual mobil buat bayar gaji pegawai...

Jogjakarta-KoPi| Status 5000 pegawai perguruan tinggi negeri baru belum memiliki kejelasan. Ketidakjelasan status kepegawaian PTNB menimbulkan permasalahan gaji.

Pasalnya merujuk pada peraturan pendidikan, hanya pegawai berstatus PNS yang mendapat tunjangan dari pemerintah. Sementara pegawai non PNS mendapat tunjangan gaji dari Bantuan Operasional PTN (BOPTN) dan penerimaan mahasiswa.

Menurut Kepala Forum PTNB, Bustami Rahman menilai pembayaran gaji pegawai non-PNS terasa sangat memberatkan bila dibebankan pada dana BOPTN. Belum lagi, banyak dari para dosen PTNB yang berstatus non-PNS menjelang masa pensiun. Terlihat kesejahteraan para dosen nanti jauh dari layak.

“Masalah kepegawaian ini bahkan ada salah satu rektor dari Politeknik sempat menjual mobilnya untuk membayar gaji para pegawainya,” keluh Prof. Bustami.

Selain permasalahan keuangan, status non-PNS pegawai PTNB juga akan menghambat perkembangan universitas bersangkutan. Pasalnya status non-PNS ini melarang pegawai universitas memegang jabatan strategis seperti jabatan rektor atau dekan.

“Lebih jauhnya ini berdampak pada dukungan sarana dan prasarana universitas. Kalau dananya tidak ada bagaimana? Padahal perhitungan BOPTN berdasarkan pada penghasilan kita. Nah kita darimana penghasilan saja tidak ada. Jadi yang kaya semakin kaya,” papar Prof. Bustami.

Secara terpisah Rektor UPN Jogjakarta, Sari Bahagiatri juga mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tantang kepegawaian PTNB. UPN Jogjakarta yang termasuk PTN baru juga mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji pegawainya.

“Gaji pegawai dari yayasan dan penerimaan mahasiswa,” tutur Prof. Sari Bahagiatri.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next