Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Rektor jual mobil buat bayar gaji pegawai...

Rektor jual mobil buat bayar gaji pegawai...

Jogjakarta-KoPi| Status 5000 pegawai perguruan tinggi negeri baru belum memiliki kejelasan. Ketidakjelasan status kepegawaian PTNB menimbulkan permasalahan gaji.

Pasalnya merujuk pada peraturan pendidikan, hanya pegawai berstatus PNS yang mendapat tunjangan dari pemerintah. Sementara pegawai non PNS mendapat tunjangan gaji dari Bantuan Operasional PTN (BOPTN) dan penerimaan mahasiswa.

Menurut Kepala Forum PTNB, Bustami Rahman menilai pembayaran gaji pegawai non-PNS terasa sangat memberatkan bila dibebankan pada dana BOPTN. Belum lagi, banyak dari para dosen PTNB yang berstatus non-PNS menjelang masa pensiun. Terlihat kesejahteraan para dosen nanti jauh dari layak.

“Masalah kepegawaian ini bahkan ada salah satu rektor dari Politeknik sempat menjual mobilnya untuk membayar gaji para pegawainya,” keluh Prof. Bustami.

Selain permasalahan keuangan, status non-PNS pegawai PTNB juga akan menghambat perkembangan universitas bersangkutan. Pasalnya status non-PNS ini melarang pegawai universitas memegang jabatan strategis seperti jabatan rektor atau dekan.

“Lebih jauhnya ini berdampak pada dukungan sarana dan prasarana universitas. Kalau dananya tidak ada bagaimana? Padahal perhitungan BOPTN berdasarkan pada penghasilan kita. Nah kita darimana penghasilan saja tidak ada. Jadi yang kaya semakin kaya,” papar Prof. Bustami.

Secara terpisah Rektor UPN Jogjakarta, Sari Bahagiatri juga mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tantang kepegawaian PTNB. UPN Jogjakarta yang termasuk PTN baru juga mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji pegawainya.

“Gaji pegawai dari yayasan dan penerimaan mahasiswa,” tutur Prof. Sari Bahagiatri.
|Winda Efanur FS|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next