Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Refleksi 2015, program JKN masih bermasalah

Refleksi 2015, program JKN masih bermasalah

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM dr. Tiara mengatakan selama ini pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional belum optimal. Pasalnya pemerintah mengorientasikan pada aspek pembiayaan hingga mengabaikan pelayanan.

Tiara menilai pemerintah perlu melakukan reformasi kesehatan untuk peningkatan mutu kesehatan. "Reformasi kesehatan, ini PR (pekerjaan rumah), agar aspek yang lain bisa terjamah," jelas dr. Tiara saat seminar Refleksi 2015 Kebijakan Manajemen Kesehatan 2016 di Hotel Santika tanggal 30 Desember 2015.

Salah satu contohnya target JKN tahun 2015 tidak mencapai target indikator pendanaan. Rinciannya rujukan dana terlalu besar untuk didistribusikan pada layanan primer. Layanan primer ini kemudian menjadi gate keeper.

Sehingga program JKN tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp 3,3 triliun. Dr. Tiara mengkhawatirlan jika manajemen tidak berubah pada tahun 2016 defisit mencapai Rp 6,8 milyar.

"Menjadi bom gate keeper Rp 6,8 milyar di tahun depan," tambah dr. Tiara.
Penyelesaian masalah ini terletak pada keharmonisan koordinasi antar pemerintah, BPJS dan instansi terkait.

Hal senada juga disampaikan oleh, Dr. drg. Julita Hendartini bahwa pelaksanaan JKN masih memiliki kelemahan. Seperti aplikasi program BPJS menyisakan permasalahan yang belum selesai, mulai dari layanan, pendanaan, dan kualitas.

"Saat ini masih banyak puskesmas yang tidak dapat dana obat, semua diarahkan pada kapitasi BPJS," tutur Juwita.

Juwita menjelaskan amburadulnya BPJS karena pemeintah keliru menerapkan kebijakan. Pasalnya jika melihat kebijakan kesehatan negara lain menerapkan kesinambungan kebijakan, dari kebijakan delivery kemudian kebijakan financing.

"Kita tidak seperti negara lain yang mendahulukan kebijakan delivery, baru kebijakan financing. Nah kita mengambil dua kebijakan itu," kata drg. Juwita |Winda Efanur FS|Frenda Yentin|

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next