Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Rakyat butuh UU baru berkaitan atas hak air

Rakyat butuh UU baru berkaitan atas hak air

Jogja-KoPi| Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), menekankan perlu ada undang-undang baru yang mengatur dalam hak atas air.

Muhammad Reza, Koordinator KRuHA , mengatakan perlu segera pemerintah dan DPR membuat undang-undang baru untuk memberikan perlindungan hak masyarakat terhadap hak atas air. Karena sampai saat ini undang-undang yang dipakai pemerintah adalah undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan.

"Undang-undang ini sudah dipakai 2,5 tahun jika dihitung berdasarkan ketetapan MK(Mahkamah Konstitusi) pada tahun 2015 tentang pembatalan UU nomor 7 tahun 2004," katanya saat diwawancarai setelah Diskusi Publik dengan tema Hak atas Air sebagai dasar penyusunan UU Air baru,di Auditorium Gedung Masri Singarimbun,UGM,Rabu (1/3).

Pembatalan tersebut terjadi karena dalam UU nomor 7 tahun 2004 , MK menemukan adanya peluang komersialisasi pengelolaan air yang merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam temuan pasal 1 angka 9 PP nomor 16 Tahun 2005 menjabarkan tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat.

"Hal ini tidak sejalan dan terkesan melanggar UUD 45 pasal 33 ayat 3 dimana Bumi dan Air itu dikuasai oleh negera untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Air saat ini dikuasai oleh pihak swasta dan korporasi,"tambahnya.

Namun UU 11/17 pengairan juga memiliki kelemahan seperti tidak mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas air. Dan juga mengatur prinsip pembatasan perusahaan air , padahal pembatasan tersebut merupakan point penting yang ditekan oleh MK saat menyatakan UU sumber daya alam Konstitusional. Karena Perusahaan air dinilai telah melanggar hak rakyat atas air yang dilindungi oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

Saat ini KRuHA menyusun naskah akademik yang nantinya dapat membantu dalam merancang UU Republik Indonesia tentang Air. Reza berharap agar nantinya saat pemerintah merancang UU atas air dapat lebih mengedepankan kebutuhan publik atas air dibandingkan pembuatan kontrak bersama perusahaan korporasi air.

Sementara itu, Jangkung Handoyo peneliti dari Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan (PSKK) UGM, mengatakan ada banyak manfaat dan keuntungan yang diambil dalam pembentukan UU baru berdasarkan naskah akademik.

"Keuntungan yang diambil dari UU baru adalah masyarakat dapat terlindungi hak atas airnya, ada tiga poin keuntungan yang diambil, respect, hak asasi masyarakat dihormati, protect, masyarakat mendapatkan air tanpa dihalangi, fufill, kebutuhan air masyarakat dapat dipenuhi," paparnya.

Jangkung Handoyo berharap agar masyarakat dapat mengawal perencanaan UU baru. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dua pihak pembuat UU yaitu DPR dan Pemerintah.

"Langkah yang dapat diambil dalam mengawal UU tentang air adalah masyarakat perlu untuk memantau pemerintah dan DPR. Karena diperlukan komunikasi dari kedua pihak ini dalam menyuarakan Naskah akademik ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top

More in News Categories

Prev Next

Other Categories

Prev Next